Mengenal Affidavit Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Perkara Perdata
Artikel ini mendeskripsikan secara singkat pengertian affidavit dan fungsinya sebagai alat bukti surat dalam suatu perkara perdata
Pencarian
“RIA”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Eksepsi Error in Objecto Dalam Perkara Perdata: Analisis Putusan MA RI Nomor 4846 K/Pdt/2023
Artikel ini membahas mengenai penerapan eksepsi error in objecto pada perkara perdata.
Asas Litis Finiri Oportet Dalam Suatu Perkara Perdata
Artikel ini membahas tentang pengertian singkat dari asas litis finiri oportet dan penerapannya dalam suatu perkara perdata.
Tambang, Pajak, dan Negara yang Terluka oleh Penggelapan
Kasus suap pajak tambang ungkap celah regulasi dan lemahnya pengawasan yang merugikan negara serta merusak kepercayaan publik.
Optimalisasi Perlindungan Hukum bagi Pasien: Sebuah Perspektif Analitik
Hak atas kesehatan merupakan hak fundamental yang dilindungi oleh hukum di Indonesia. Artikel ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pasien dalam interaksi mereka dengan sistem layanan kesehatan...
Kasus Sleman: Ketika Korban Jadi Tersangka, Keadilan Jadi Pertanyaan
Kasus Sleman: korban jadi tersangka, keadilan dipertanyakan. Penegakan hukum mekanistis abaikan konteks & nurani. Preseden buruk bagi perlindungan
Kritik Publik sebagai Cermin Demokrasi dari Introspeksi ke Intimidasi
Kritik publik adalah hak demokrasi yang seharusnya jadi introspeksi pejabat, bukan dibalas menjadi intimidasi.
2026 Tahun Penentuan Demokrasi Elektoral Indonesia
Tahun 2026 krusial bagi revisi UU Pemilu & Pilkada pasca Putusan MK. Regulasi harus tuntas demi menjaga legitimasi demokrasi jelang Pemilu 2029.
Etika Kepemimpinan dalam Islam: Prinsip-Prinsip Penting yang Harus Dipahami
Artikel ini membahas etika kepemimpinan dalam Islam, yang memiliki peran sangat signifikan dalam menciptakan suasana kepemimpinan yang efektif dan berkelanjutan.
Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Melalui Suatu Keputusan Kepala Daerah
Artikel ini membahas tentang pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang dituangkan dalam suatu Keputusan Kepala Daerah.
