Ancaman Pemecatan dan Kebebasan Politik Pekerja dalam Pilkada
Artikel ini membahas dugaan ancaman pemecatan terhadap pekerja outsourcing dalam Pilkada Pekalongan serta kaitannya dengan kebebasan politik, hak pekerja, dan penyalahgunaan relasi kuasa.
Pencarian
“Outsourcing”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
UU Cipta Kerja: Perjalanan Panjang Omnibus Law yang Terus Bergulir
Bagi sebagian masyarakat Indonesia, nama “UU Cipta Kerja” (atau Omnibus Law Cipta Kerja) identik pro dan kontra yang sengit serta aksi demonstrasi besar-besaran.
OTT KPK Tangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
…ti Pekalongan Fadia Arafiq dalam OTT di Jateng. KPK menduga perkara terkait PBJ, termasuk outsourcing di Pemkab Pekalongan.
KPK: Fadia Arafiq Ngaku Musisi Dangdut, Tak Paham Kelola Pemda
KPK menyebut Bupati Pekalongan Fadia Arafiq mengaku berlatar musisi dangdut dan tak paham tata kelola pemda. KPK menilai itu tak membenarkan dugaan korupsi.
Ketika Demokrasi Dibayar dengan Nyawa: Menyoal Kematian dalam Aksi Demo
…epan Gedung DPR/MPR dan Istana Negara ini digelar di bawah payung gerakan “HOSTUM” (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah). Para buruh membawa enam tuntutan utama, mulai dari penghapusan outsourcing hingga reformasi pajak perburuhan. Tuntutan…
PNS akan Terima THR 2023, Honorer Dikecualikan Menurut Menpan-RB
…ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pegawai honorer termasuk pekerja kontrak dan outsourcing di sektor publik yang dipekerjakan secara sementara, dan karena status mereka bukan sebagai ASN, maka mereka tidak dapat diberikan Tunjang…
May Day 2026: Saat Buruh Menghadapi PHK Tanpa Kepastian
…buruh menyuarakan keresahan yang sebenarnya sudah lama mengendap. Sistem kerja fleksibel, outsourcing, kontrak berkepanjangan, hingga ancaman PHK sepihak dianggap semakin normal. Buruh bukan lagi hidup dengan kepastian kerja, melainkan deng…
Perusahaan Tidak Daftarkan BPJS Karyawan, Apakah Bisa Dipidana?
Apakah perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawan ke BPJS dapat dipidana? Simak analisis hukum, sanksi administratif, dan perlindungan pekerja
PHK Massal Ribuan Buruh, Siapa yang Bertanggung Jawab?
PHK massal melanda Indonesia. Siapa yang harus bertanggung jawab? Perusahaan, direksi, pemilik modal, atau negara? Simak analisis hukum bagi buruh korban PHK.
Putusan MK No. 012/PUU-I/2003
…akerjaan Saeful Tavip. Cs Dikabulkan Sebagian Ketenagakerjaan; perburuhan; ekonomi pasar; outsourcing; buruh/pekeja; pengusaha; Perjanjian Kerja Bersama (PKB); Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); mogok; buruh perempuan.
