Visum et Repertum Sebagai Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Berat
Pembuktian perkara penganiayaan berat menggunakan visum et repertum, peran, tujuan ilmu kedokteran forensik dalam upaya membuktikan kebenaran materiil.
Pencarian
“kasasi perkara pidana”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Posita: Kunci Sukses Menyusun Gugatan di Persidangan
…tips menulis posita yang kuat dan efektif untuk memperkuat peluang Anda dalam memenangkan perkara.
Memahami 2 Perbedaan Peradilan dan Pengadilan
…esia. Sistem ini meliputi berbagai lembaga dan badan, seperti: Pengadilan: Tempat di mana perkara hukum diadili dan diputuskan. Kejaksaan: Lembaga yang mewakili negara dalam proses peradilan pidana. Kepolisian: Lembaga yang bertanggung jawa…
PMK 96/2025 Revisi Aturan Penyelesaian Dugaan Pidana Cukai Tanpa Penyidikan, Berlaku 14 Januari 2026
…MK 96/2025 mengubah aturan penelitian dugaan pelanggaran cukai dan mekanisme penyelesaian perkara “tidak dilakukan penyidikan”. Berlaku efektif 14 Januari 2026, termasuk pengaturan denda, keputusan penyelesaian, dan status barang.
MA Terbitkan PERMA 3/2025 Pedoman Penanganan Perkara Pidana Perpajakan
MA terbitkan PERMA 3/2025 pedoman perkara pidana perpajakan: atur praperadilan, penunjukan hakim, pemblokiran/penyitaan aset, dan pelunasan pajak.
KPK Tahan Ajudan Gubernur Riau dalam Kasus Dugaan Pemerasan “Jatah Preman”
…naktif Abdul Wahid, dalam pengembangan kasus dugaan pemerasan yang dikenal publik sebagai perkara “jatah preman”. Penahanan dilakukan setelah Marjani diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/4/20…
Menilik Problematika Dan Urgensi Pembaharuan KUHAP Demi Menyempurnakan Sistem Peradilan Pidana
Artikel ini membahas pentingnya pembaharuan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia
12 Perbedaan KUHAP 2025 dan KUHAP 1981
…aku pada 2 Januari 2026, mencabut KUHAP 1981, tetapi tetap memberi aturan peralihan untuk perkara yang sudah berjalan. Perkara yang masih di tahap penyidikan atau penuntutan saat KUHAP baru mulai berlaku tetap diselesaikan dengan KUHAP 1981…
Kapolda NTT Nonaktifkan Dirresnarkoba Terkait Dugaan Pemerasan Tersangka
…u, Polda NTT juga menahan dan memeriksa enam anggota lain yang diduga ikut terlibat dalam perkara tersebut. Jabatan Kapolda NTT saat ini memang dipegang Irjen Rudi Darmoko, sementara Kabid Propam Polda NTT dijabat AKBP Muhammad Andra Wardha…
Perkara Transisi KUHP: Hakim Didorong Tegas Pilih Pasal Lama atau Pasal Baru yang Paling Menguntungkan
KUHP Nasional berlaku efektif 2 Januari 2026. MA mengingatkan perkara transisi wajib menilai pasal lama vs pasal baru berdasarkan Pasal 618 jo Pasal 3, dengan pertimbangan transparan dan uji “lebih menguntungkan”.
