Penerapan Asas Tanggung Jawab Negara dalam Upaya Mengatasi Deforestasi Hutan
Membahas penerapan tanggung jawab negara dalam mengatasi deforestasi hutan sebagaimana diatur dalam UU PPLH dan UU Kehutanan serta penegakan hukumnya
Pencarian
“pertanggungjawaban pidana”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Memahami 3 Aspek Penting Penyelidikan dalam Hukum Acara Pidana
…indakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 K…
Pelaku Utama dan Pembantu Pembunuhan Divonis 12 Tahun Penjara
…B/2025/PN Blb atas nama Dodi Supriadi, majelis hakim menjatuhkan hukuman yang sama, yakni pidana penjara selama 12 tahun, meskipun kedudukan keduanya dalam tindak pidana berbeda secara yuridis. Marhaban Basyar merupakan pelaku utama y…
Mengkritisi Pasal 462 KUHP Baru: Diam di Hadapan Korban yang Bertahan Hidup
Literasi Hukum - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 membawa banyak perubahan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Salah satu ketentuan…
Vonis Hasto dan Celah Hukum: Babak Baru Perburuan Harun Masiku
…n substantif. Problematika utama terletak pada interpretasi Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mengatur tentang perintangan penyidikan. Tafsiran Formalistik vs. Keadilan Substantif Majelis Hakim dalam putusannya men…
Pengakuan Bersalah dalam KUHAP Baru, Apakah Masih Pro-Korban?
…rasi Hukum - Pasal 78 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHAP”) mengatur mengenai Pengakuan Bersalah (Plea Bargaining). Dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, Pengakuan Bersalah terjadi ketika T…
Gugatan In Rem: Pengertian, Dasar Hukum, dan Contoh Kasus
…chtsvordering (gugatan yangbersifat campuran). Gugatan perorangan ditujukan untuk meminta pertanggungjawaban dari seseorang sehingga gugatannya bersifat mengadili segala perbuatan yang dilakukan oleh tergugat. Berbeda dengan gugatan peroran…
12 Mitos Hukum yang Dipercaya Banyak Orang — Ini Faktanya
Dari meterai sampai hutang dipenjara — 12 mitos hukum sehari-hari yang ternyata salah besar. Cek faktanya sebelum salah langkah. Literasi hukum untuk semua.
Pencatatan Palsu Surat dan Keabsahannya
…roleh keuntungan secara tidak sah. Praktik ini melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Pencatatan surat palsu dapat menimbulkan dampak serius, baik dari segi hukum maupun sosial, termasuk kerugian finansial, gangguan proses hukum…
Terkepung Regulasi: Otonomi Desa Semu di Bawah Intervensi Negara
…t; desa sedang dikepung. Ruang gerak kepala desa kini terjepit di antara tumpukan laporan pertanggungjawaban yang obesitas dan ancaman jeruji besi yang mengintai di balik setiap kegagalan administratif yang tidak disengaja. Fenomena ini mer…
