Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Mahkamah mengonfirmasi kuasa pemohon mengenai surat dari Partai Aceh yang mempertanyakan alasan perkara dengan nomor 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 masih diperiksa lebih lanjut
Julianus Agimbau, calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya dari Partai NasDem, menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi (MK)
…emilu masuk Prolegnas Prioritas 2026; Komisi II DPR siap bahas. Publik menuntut perbaikan sistem dan akuntabilitas pasca demo.
…2 yang diajukan oleh Yanti Anggreyani, S.Pd calon Anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut 3. Sidang dengan nomor perkara 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ini digelar di Ruang Sidang Panel 3 pad…
…ional, didasarkan pada batas-batas geografis dan waktu sementara komunikasi dan informasi multimedia bersifat internasional, multi yurisdiksi dan tanpa batas-batas geografis, sehingga sampai saat ini belum dapat dipastikan bagaimana yurisdi…
Literasi Hukum - Dalam menjalankan pemerintahan, setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang diterapkan di negaranya. Demokrasi saat ini masih menjadi suatu sistem pemerintahan yang dianggap sebagai sistem pemerintahan terbaik. Berkenal…
…i Wali Kota Solo. Proses pencalonannya kala itu menimbulkan polemik, termasuk di internal partai pengusungnya, PDI Perjuangan. Langkah politik Gibran kemudian melaju tanpa hambatan berarti. Belum genap satu periode menjabat sebagai Wali Kot…
…n proyek itu terjadi pada kurun waktu 2011-2012, saat Setya Novanto menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR. Korupsi e-KTP yang dilakukan bersama-bersama dengan pejabat lain tersebut mengakibatkan kerugian negara Rp2,3 triliun dari nilai…
Kenali lebih dekat sejarah, tugas, serta kewenangan Mahkamah konstitusi RI sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia
KUHP baru 2023 dorong sistem hukum pidana yang lebih humanis, akomodatif, dan adil, dengan pendekatan restoratif dan perlindungan HAM yang lebih kuat.
