Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Literasi Hukum - Di panggung peradilan, publik kerap mengidentikkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan citra seekor singa yang gigih. Ia, dengan segala dalil dan alat bukti, berjuang meyakinkan hakim ag...
…ncaman, atau pembalasan akibat kerja-kerja pembelaan HAM. Masalah berikutnya adalah forum peradilannya. Secara hukum, Indonesia masih memelihara kontradiksi yang lama dan berbahaya. Pasal 65 ayat (2) UU TNI menyatakan prajurit tunduk pada p…
Literasi Hukum - Dalam berbagai kasus yang menyeret peradilan, politisasi peradilan atau politicization of judiciary terutama dalam Mahkamah Konstitusi terus menjadi masalah klasik yang mustahil untuk dimusnahkan. Politisasi peradilan…
…di 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap anak dari dampak negatif pernikahan usia dini. Namun, di banyak daerah, terutama di wilayah dengan pengaruh kuat adat istiadat, praktik perkawinan din…
…seorang perempuan dipukul, ditampar, atau diancam oleh pacarnya, ia harus menempuh jalur pidana umum dengan ketentuan KUHP biasa — tanpa perlindungan khusus, tanpa mekanisme pendampingan yang sama, dan sering kali harus membuktikan l…
Sistem peradilan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis: pengadilan umum dan pengadilan khusus. Masing-masing memiliki fokus dan kewenangan menangani perkara yang berbeda. Memahami perbedaannya pentin...
RKUHAP terbaru akan batasi kasasi ke MA hanya untuk perkara pidana di atas 5 tahun. Wamenkumham Eddy Hiariej jelaskan tujuan kurangi beban perkara dan perkuat peran hakim.
Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang bagaimana warga negara asing dapat dipidana di Indonesia
…dan ketentuan hukum yang membolehkan penggunaan fotokopi buku untuk keperluan pembuktian peradilan, dengan syarat penjelasan dan kutipan yang lengkap sesuai dengan prinsip fair use. Buku Sebagai Ciptaan yang Dilindungi Perlindungan hak cip…
…dweer (Pasal 49 KUHP) dan Noodweer Excess (Pasal 49 ayat 2 KUHP) sebagai alasan penghapus pidana dalam pembelaan terpaksa di Indonesia.
