Perkembangan Hukum dan Tantangan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Artikel ini membahas perkembangan hukum dan tantangan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
Pencarian
“uang ratusan juta”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Jalur Pidana dan Perdata
…ra kepada tiap pelaku, namun yang lebih penting adalah upaya pengembalian atas kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi tersebut, hal ini bertujuan sebagai pemulihan aset (asset recovery) atas kerugian keuangan n…
White Collar Crime : Korupsi dan Money Laundry dalam Penegakan Hukum yang Tegas dan Berkeadilan Kasus Korupsi Tambang Timah 271 Triliun
Tindak Korupsi Tambang Timah yang dilakukan oleh pelaku dengan status sosial ekonomi tinggi
Saat Negara Boleh Salah Tanpa Merasa Bersalah
…kan itu gagal, menimbulkan kerugian ekonomi bagi ribuan pelaku usaha atau mematikan mimpi ratusan siswa. Apa yang terjadi kemudian? Kebijakan dicabut, peraturan direvisi. Selesai. Tidak ada mekanisme hukum yang memaksa negara untuk menunduk…
Pasal Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023: Analisis Lengkap
…encemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran…
Mendalami Kasus Rafael Alun: Penyelidikan KPK Terkait Pencucian Uang dan Dugaan Korupsi
…g proses penyelidikan KPK terhadap Rafael Alun Trisambodo yang tersangkut kasus pencucian uang dan pentingnya penyelidikan KPK terhadap asal usul kekayaan p...
KPK Ubah 5 Ketentuan Pelaporan Gratifikasi dalam Peraturan Baru
…a menjadi Rp1,5 juta per pemberi. Pemberian antar sesama rekan kerja yang tidak berbentuk uang naik dari Rp200 ribu menjadi Rp 500 ribu per pemberi. Batasan total per tahun naik dari Rp1 juta menjadi Rp1,5 juta. Ketentuan sebelumnya yang me…
Korupsi Tanpa Penjara: Normalisasi Impunitas Hukum
Penegakan hukum korupsi di Indonesia belakangan ini menyuguhkan sebuah anomali.
Anomali Penegakan Hukum Korupsi: Ironi Impunitas Aktor Struktural
Analisis tajam mengenai anomali penegakan hukum korupsi di Indonesia. Mengapa aktor struktural sering lolos dari jerat pidana sementara pelaksana teknis jadi tumbal? Temukan jawabannya di sini
Komisi III DPR Kunjungi Polda NTT, Bahas Dukungan dan Evaluasi Program Makanan Bergizi Gratis
…rtemuan, anggota Komisi III Benny K. Harman menyoroti kasus keracunan massal yang dialami ratusan pelajar penerima paket MBG di beberapa sekolah. Ia meminta Polda NTT mengusut tuntas penyebab insiden tersebut, termasuk kemungkinan adanya un…
