Menuai Permasalahan Kepolisian Republik Indonesia
…rtiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat memperlebar tugas dan fungsi Polri hingga menyentuh pelayanan di bidang
Pencarian
“pelayanan publik”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Bupati Kepulauan Meranti Ditangkap KPK Terkait Dugaan Korupsi Dana Safari Politik
Berita terkait penangkapan Bupati Kepulauan Meranti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Public Private Partnership
…ikel ini membahas mengenai Public Private Partneship yakni bentuk kerja sama antara pihak publik (Pemerintah) dengan Pihak Swasta (Badan Usaha).
Akta Kelahiran Anak Luar Kawin: Hak Anak Mencantumkan Nama Ayah Biologisnya
…engakuan negara perlu dapat dilihat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seb
Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan
Pahami peran vital bank dalam pendanaan usaha dan bagaimana bank mengelola risiko kredit. Pelajari tentang hak tanggungan sebagai jaminan kredit, proses pembebanan dan eksekusinya, termasuk lelang dan...
Membedah Peta Jalan Swasembada Pangan Pemerintahan Prabowo-Gibran
Bedah peta jalan swasembada pangan Prabowo-Gibran: dari beras, gula, hingga Makan Bergizi Gratis demi kedaulatan nasional.
Regulasi Medical Malpractice dalam Ketentuan Pidana pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2023
…erdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023. Dibahas latar belakang meningkatnya kesadaran publik akan tuntutan hukum terhadap malpraktik medis dan perbedaan pandangan antara medical negligence dan criminal malpractice. Artikel ini menjelask…
Kantor DJP Digeledah KPK, Menkeu Purbaya Minta Publik Ikuti Proses Hukum
KPK geledah kantor DJP terkait dugaan suap pajak, Menkeu Purbaya minta publik ikuti proses hukum dan DJP siap kooperatif.
No Viral No Justice: Erosi Negara Hukum oleh Diskresi Algoritma
…hukum. Namun, fenomena hari ini menandakan wanprestasi negara terhadap kontrak tersebut. Publik kini tidak lagi melihat institusi penegak hukum sebagai representasi "Ratu Adil", melainkan birokrasi kaku yang hanya bisa dicairkan oleh panas
Komparasi Regulasi Abortus Provocatus Medicinalis pada Negara Common Law dan Civil Law
Apa Itu Abortus Provocatus Medicinalis Kedaruratan? Literasi Hukum - Dalam hukum positif di Indonesia, tindakan pengguguran kandungan (aborsi) pada sejumlah kasus tertentu dibenarkan apabila merupaka...
