Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
…ugian timbul bukan karena perbuatan langsung pelaku, melainkan karena perbuatan korban sendiri yang telah dikelabui. Dalam kasus Anda, transfer Rp 5 juta yang Anda lakukan dipicu oleh nama palsu (identitas KTP curian), kedudukan palsu (meng…
Orang masuk rumah/pekarangan tanpa izin dan tidak mau pergi? Simak Pasal 257 KUHP Baru: unsur perbuatan, ancaman 1–2 tahun, denda kategori II–III, plus tips bukti dan langkah aman.
Putusan MK 132/PUU-XXIII/2025 mengubah titik awal daluwarsa dalam perkara PHI dan memperluas akses pekerja terhadap keadilan.
…a mandiri yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 juga me…
…n dalam permintaan (M. Cherif Bassioni dalam Anis Widyawati,2014). Di negara Indonesia sendiri sudah memiliki Undang-Undang Ekstradisi yakni dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi yang mana memberikan pengertian terhadap e…
…kehidupan ketatanegaraannnya. Saat ini kebanyakan negara-negara di dunia mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum sekaligus negara demokrasi. Sebagai sebuah terminologi, kata “negara hukum” ataupun “demokrasi” meskipun sulit didefinisi…
…2 (dua) alasan: Alasan tidak dapat di pertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (inwending), dan alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu (uitweding). Alasan yang disebut pa…
Artikel ini membahas tentang seluk beluk terkait whistleblowing system dalam tindak pidana tertentu serta regulasi yang berlaku di Indonesia
…pok koalisi sipil anti-korupsi, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), bersama dengan beberapa mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti Abraham Samad, Saut Situmor…
…termasuk ruang lingkup pada Pasal 44 KUHP. Kondisi tersebut akan ditentukan hakim melalui bantuan ahli sehingga sifat putusan adalah deskriptif-normatif. Alasan
