7 Kebiasaan Sehari-hari di HP yang Berisiko Melanggar Hukum
Unggah foto orang, sebar screenshot chat, buka HP pasangan, hingga pakai WiFi tanpa izin bisa berisiko hukum. Ini penjelasan aturan UU PDP, UU ITE, dan Hak Cipta.
Pencarian
“PHPU Pilpres 2024”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Landasan Hukum Pemerintah Pengesahan Kilat Amandemen UU TNI di Tahun 2025
…formil di Mahkamah Konstitusi (MK). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 165/PUU-XXII/2024 Pada tanggal 3 Januari 2025 lalu, Putusan MK Nomor 165/PUU-XXII/2024[1][2] menyatakan menolak gugatan uji materiil terhadap norma pada pasal 23 a…
Outsourcing dalam Perspektif ESG: Paradoks Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Perusahaan mengusung ESG, tapi tetap mengandalkan outsourcing. Tanggung jawab sosial diklaim, sementara risiko kerja dialihkan ke tenaga kerja alih daya
Kekerasan dalam Pacaran: Hak Hukummu Menurut Pasal 466 KUHP
…uktikan luka yang sudah hilang sebelum laporan diterima. Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024 mencatat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia — naik hampir 10 persen dari tahun sebelumnya. Sebagian besar pelakunya ad…
Menyingkap Ambang Batas Parlemen: Manfaat, Tantangan, dan Alternatif
Artikel ini membahas manfaat, tantangan, serta alternatif ambang batas parlemen, termasuk usulan ambang batas 1 persen oleh Perludem. Dalam menentukan ambang batas ideal, perlu mempertimbangkan hak pi...
Babak Baru Demokrasi Indonesia: Analisis Lengkap Putusan MK yang Meruntuhkan Ambang Batas Presidensial
Literasi Hukum - Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi (MK) secara mengejutkan menghapuskan rezim ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang telah kokoh berdiri selam...
Jelajahi Dunia, Taklukkan Ilmu: Peran Study Tour Akademis di Era Kurikulum Merdeka
Artikel ini membahas pentingnya Study Tour dalam Kurikulum Merdeka, manfaatnya bagi siswa, serta hubungannya dengan peningkatan pemahaman, keterampilan, dan karakter siswa.
Greenwashing: Konsekuensi Hukum Klaim Lingkungan Palsu
Label "ramah lingkungan" palsu bisa berujung sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pelajari kerangka hukum Indonesia dan tren regulasi global anti-greenwashing 2026.
Pembatalan Asuransi Tak Bisa Lagi Sepihak, Tapi Apakah Sudah Pasti?
Putusan MK 83/PUU-XXII/2024 membatasi pembatalan pertanggungan asuransi. Namun, kepastian hukum bagi tertanggung masih belum sepenuhnya tuntas.
Lapar di Negeri Agraris: Ironi Hukum Pangan yang Belum Memihak
…julukan tersebut, tersimpan ironi besar. Berdasarkan data Global Hunger Index (GHI) 2024, tingkat kelaparan Indonesia berada di angka 16,9, yang masuk dalam kategori "sedang". Meski membaik, ketimpangan antara surplus produksi di bebe…
