Rupiah Digital vs. Cryptocurrency: Arah Mata Uang Digital di Indonesia
Tulisan ini membahas perkembangan regulasi teknologi blockchain di Indonesia, khususnya terkait Rupiah Digital dan aset kripto.
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Tulisan ini membahas perkembangan regulasi teknologi blockchain di Indonesia, khususnya terkait Rupiah Digital dan aset kripto.
…ukum (Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945) dalam rangka menjamin supremasi hukum bagi penyelenggaraan negara melalui produk peraturan perundang-undangan sebagai landasan bagi lembaga penegak hukum dalam menjalankan fungsi, tugas, kewena…
…elah bersepakat untuk menjadi sebuah negara yang demokratis dan berkedaulatan hukum dalam penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraannnya. Saat ini kebanyakan negara-negara di dunia mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum sekaligus negara…
…ntah, keputusan presiden, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan tata cara penyelenggaraan negara, seperti pemilihan umum, tata cara pelaksanaan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hak dan kewajiban warga ne…
…sial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan program jaminan sosial bagi para pekerja atau b...
Literasi Hukum - Artikel ini membahas perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia setelah era Orde Baru dan agenda reformasi besar-besaran yang dilakukan untuk menghapus corak sentralisasi dalam kep...
Literasi Hukum - KUHAP sebagai sumber utama operasionalisasi hukum acara pidana telah berlaku dalam waktu yang cukup lama, yaitu empat puluh tahun, sehingga dalam waktu yang cukup lama tersebut, selay...
Artikel ini membahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas
Literasi Hukum - Kehadiran artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan membawa banyak pengaruh terhadap kehidupan manusia. Keberadaan AI tidak hanya berdampak pada perkembangan teknologi, bisn...
Artikel ini menjelaskan pentingnya penguatan regulasi dan kewenangan Bawaslu untuk efektivitas pengawasan pemilu, mencerminkan kebutuhan mendesak akan reformasi dalam pengawasan pemilu demi menjaga in...