Menampilkan 111–120 dari 154 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Materi Hukum
• 24 Feb 2024
Larangan Praktik Nominee atas Kepemilikan Tanah dan Penanaman Modal
literasihukum.com/larangan-praktik-nominee-atas-kepemilikan-tanah
Praktik nominee antara WNI dan WNA nyatanya masih banyak dilakukan di Indonesia, padahal hal itu termasuk penyelundupan hukum & melanggar ketentuan UU
Opini
• 05 Apr 2024
Sahkah Perjanjian Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali?
literasihukum.com/perjanjian-jual-beli-dengan-hak-membeli-kembali
Artikel ini membahas mengenai perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali dalam Akta Perjanjian Pengalihan Hak.
Opini
• 03 Jan 2025
Masihkah Relevan Dikotomi Sistem Hukum?
literasihukum.com/masihkah-relevan-dikotomi-sistem-hukum
Dikotomisasi sistem hukum yang menjadi argumen pembenar disparitas putusan sekaligus mengabaikan nilai keadilan tidak dapat dibenarkan. Dikotomi itu sendiri bahkan sudah tidak relevan dengan dinamika...
Opini
• 19 Aug 2025
Komparasi Regulasi Abortus Provocatus Medicinalis pada Negara Common Law dan Civil Law
literasihukum.com/komparasi-regulasi-abortus-provocatus-medicinalis-pada-negara-common-law-dan-civil-law
Apa Itu Abortus Provocatus Medicinalis Kedaruratan? Literasi Hukum - Dalam hukum positif di Indonesia, tindakan pengguguran kandungan (aborsi) pada sejumlah kasus tertentu dibenarkan apabila merupaka...
Berita
• 16 Sep 2025
RKUHAP Batasi Kasasi Perkara Pidana ke MA: Ancaman di Bawah 5 Tahun Berhenti di Pengadilan Tinggi
news.literasihukum.com/rkuhap-batasi-kasasi-perkara-pidana-ke-ma-ancaman-di-bawah-5-tahun-berhenti-di-pengadilan-tinggi
RKUHAP terbaru akan batasi kasasi ke MA hanya untuk perkara pidana di atas 5 tahun. Wamenkumham Eddy Hiariej jelaskan tujuan kurangi beban perkara dan perkuat peran hakim.
Berita
• 05 Jan 2026
MA Terbitkan PERMA 3/2025 Pedoman Penanganan Perkara Pidana Perpajakan
news.literasihukum.com/perma-3-2025-pidana-perpajakan
MA terbitkan PERMA 3/2025 pedoman perkara pidana perpajakan: atur praperadilan, penunjukan hakim, pemblokiran/penyitaan aset, dan pelunasan pajak.
Opini
• 24 Apr 2024
Prospek Ekstensifikasi Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
literasihukum.com/ekstensifikasi-wewenang-mahkamah-konstitusi
Artikel ini membahas ekstensifikasi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum.
Opini
• 30 Sep 2023
Keadilan Restoratif: Solusi Penyelesaian Over Kapasitas Lapas dalam Perkara Narkotika
literasihukum.com/narkotika-dengan-keadilan-restoratif
Literasi Hukum - Sistem Peradilan Pidana yang kian hari semakin lunak melahirkan sebuah tanggungjawab bagi Negara untuk melakukan perubahan. Tanggung jawab ini berupa mengembalikan aspek keadilan yang...
Opini
• 01 Apr 2023
2 Kewenangan Pengujian: Judicial Review dan Legislative Review di Indonesia
literasihukum.com/legislative-dan-judicial-review
Literasi Hukum - Artikel ini menjelaskan Legislative dan Judicial Review. Terdapat dua jenis kewenangan, yaitu hak pengujian materiil dan hak pengujian formal. Di Indonesia, lembaga yudikatif dan lemb...
Materi Hukum
• 06 May 2026
Tetangga Nakal? 7 Pasal Ini Bisa Membawa Mereka ke Pengadilan
literasihukum.com/tetangga-nakal-7-pasal-ini-bisa-membawa-mereka-ke-pengadilan
Tetangga berisik, parkir sembarangan, pohon merusak rumah, sampai polisi tidur ilegal — kenali 7 pasal hukum yang melindungi hak Anda sebagai warga.