Menampilkan 111120 dari 154 hasil · ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Materi Hukum • 24 Feb 2024
Larangan Praktik Nominee atas Kepemilikan Tanah dan Penanaman Modal
literasihukum.com/larangan-praktik-nominee-atas-kepemilikan-tanah
Praktik nominee antara WNI dan WNA nyatanya masih banyak dilakukan di Indonesia, padahal hal itu termasuk penyelundupan hukum & melanggar ketentuan UU
Opini • 05 Apr 2024
Sahkah Perjanjian Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali?
literasihukum.com/perjanjian-jual-beli-dengan-hak-membeli-kembali
Artikel ini membahas mengenai perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali dalam Akta Perjanjian Pengalihan Hak.
Opini • 03 Jan 2025
Masihkah Relevan Dikotomi Sistem Hukum?
literasihukum.com/masihkah-relevan-dikotomi-sistem-hukum
Dikotomisasi sistem hukum yang menjadi argumen pembenar disparitas putusan sekaligus mengabaikan nilai keadilan tidak dapat dibenarkan. Dikotomi itu sendiri bahkan sudah tidak relevan dengan dinamika...
Opini • 19 Aug 2025
Komparasi Regulasi Abortus Provocatus Medicinalis pada Negara Common Law dan Civil Law
literasihukum.com/komparasi-regulasi-abortus-provocatus-medicinalis-pada-negara-common-law-dan-civil-law
Apa Itu Abortus Provocatus Medicinalis Kedaruratan? Literasi Hukum - Dalam hukum positif di Indonesia, tindakan pengguguran kandungan (aborsi) pada sejumlah kasus tertentu dibenarkan apabila merupaka...
Berita • 16 Sep 2025
RKUHAP Batasi Kasasi Perkara Pidana ke MA: Ancaman di Bawah 5 Tahun Berhenti di Pengadilan Tinggi
news.literasihukum.com/rkuhap-batasi-kasasi-perkara-pidana-ke-ma-ancaman-di-bawah-5-tahun-berhenti-di-pengadilan-tinggi
RKUHAP terbaru akan batasi kasasi ke MA hanya untuk perkara pidana di atas 5 tahun. Wamenkumham Eddy Hiariej jelaskan tujuan kurangi beban perkara dan perkuat peran hakim.
Berita • 05 Jan 2026
MA Terbitkan PERMA 3/2025 Pedoman Penanganan Perkara Pidana Perpajakan
news.literasihukum.com/perma-3-2025-pidana-perpajakan
MA terbitkan PERMA 3/2025 pedoman perkara pidana perpajakan: atur praperadilan, penunjukan hakim, pemblokiran/penyitaan aset, dan pelunasan pajak.
Opini • 24 Apr 2024
Prospek Ekstensifikasi Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
literasihukum.com/ekstensifikasi-wewenang-mahkamah-konstitusi
Artikel ini membahas ekstensifikasi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum.
Opini • 30 Sep 2023
Keadilan Restoratif: Solusi Penyelesaian Over Kapasitas Lapas dalam Perkara Narkotika
literasihukum.com/narkotika-dengan-keadilan-restoratif
Literasi Hukum - Sistem Peradilan Pidana yang kian hari semakin lunak melahirkan sebuah tanggungjawab bagi Negara untuk melakukan perubahan. Tanggung jawab ini berupa mengembalikan aspek keadilan yang...
Opini • 01 Apr 2023
2 Kewenangan Pengujian: Judicial Review dan Legislative Review di Indonesia
literasihukum.com/legislative-dan-judicial-review
Literasi Hukum - Artikel ini menjelaskan Legislative dan Judicial Review. Terdapat dua jenis kewenangan, yaitu hak pengujian materiil dan hak pengujian formal. Di Indonesia, lembaga yudikatif dan lemb...
Materi Hukum • 06 May 2026
Tetangga Nakal? 7 Pasal Ini Bisa Membawa Mereka ke Pengadilan
literasihukum.com/tetangga-nakal-7-pasal-ini-bisa-membawa-mereka-ke-pengadilan
Tetangga berisik, parkir sembarangan, pohon merusak rumah, sampai polisi tidur ilegal — kenali 7 pasal hukum yang melindungi hak Anda sebagai warga.
Butuh Bantuan?
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Nomor WhatsApp belum dikonfigurasi.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.