Legislasi Ugal-ugalan: Otoritarianisme Berjubah Undang-Undang
Legislasi ugal-ugalan mengungkap otoritarianisme prosedural, dominasi oligarki, dan runtuhnya demokrasi dalam pembentukan undang-undang
Pencarian
“uang ratusan juta”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Jangan Biarkan Premanisme Berkedok Ormas Merusak Iklim Usaha Nasional
Seiring dengan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, munculnya berbagai tindakan premanisme yang berlindung di balik atribut Organisasi Kemasyara…
Dari Caveat Emptor ke Caveat Venditor dalam UU PDP RI
Pergeseran dari caveat emptor ke caveat venditor dalam UU PDP RI. Simak dampaknya bagi konsumen, korporasi, dan penegakan hukum data di Indonesia.
Mantan Presiden Korea Selatan Ditangkap Terancam Hukuman Mati atau Penjara Seumur Hidup
…nyidik antikorupsi serta polisi. Dalam situasi tersebut, Yoon sempat menyatakan akan "berjuang sampai akhir." Namun, upaya penangkapan kedua berhasil dilakukan sebelum fajar pada Rabu (15/1). Ratusan petugas keamanan mengepung kediaman Yoon…
Perkembangan Hukum dan Tantangan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Artikel ini membahas perkembangan hukum dan tantangan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
Komisi III DPR Kunjungi Polda NTT, Bahas Dukungan dan Evaluasi Program Makanan Bergizi Gratis
…rtemuan, anggota Komisi III Benny K. Harman menyoroti kasus keracunan massal yang dialami ratusan pelajar penerima paket MBG di beberapa sekolah. Ia meminta Polda NTT mengusut tuntas penyebab insiden tersebut, termasuk kemungkinan adanya un…
Ketika MK Menjinakkan Pasal Karet UU ITE
…125/PUU-XXI/2024 menafsir ulang pasal karet UU ITE demi jaminan kebebasan berekspresi di ruang digital. Kritik dan harapan dikupas tuntas.
Proyek Strategis Nasional sebagai Kolonialisme Baru: Ancaman terhadap Hak Konstitusional Masyarakat Adat
…arakat adat menghadapi kenyataan pahit: tanah yang diwariskan secara turun-temurun selama ratusan tahun kini dirampas demi Proyek Strategis Nasional (PSN). Hutan, ladang, dan sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan berubah menjadi k…
Saat Negara Boleh Salah Tanpa Merasa Bersalah
…kan itu gagal, menimbulkan kerugian ekonomi bagi ribuan pelaku usaha atau mematikan mimpi ratusan siswa. Apa yang terjadi kemudian? Kebijakan dicabut, peraturan direvisi. Selesai. Tidak ada mekanisme hukum yang memaksa negara untuk menunduk…
Implikasi Putusan MK 135/PUU-XXII/2024: Pemilu Pisah, Sengketa, dan Perpanjangan Jabatan
…Latar Belakang Putusan: Beban Berat Pemilu Serentak 2019 Putusan MK ini tidak lahir dari ruang hampa. Ini adalah respons langsung terhadap berbagai tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Pemilu serentak (5 kotak suara) yang l…
