Kejati Jatim SP3 Kasus Guru Honorer Probolinggo Korupsi Gaji Rangkap Jabatan
Kejaksaan hentikan penyidikan guru honorer Probolinggo terkait dugaan korupsi gaji rangkap jabatan. Kerugian negara dipulihkan, SP3 terbit.
Pencarian
“Analisis Cost-Benefit”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Berita 40
Lihat semua di Berita
Exploring Financial Tips and Strategies: A Review of WiseWalletTips.com
In today’s fast-paced world, financial literacy is no longer a luxury—it’s a necessity. With changing market conditions, evolving consumer habits, and the rising popularity of e-commerce, managing per...
Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jatim dan UiTM Malaysia Gelar Kuliah Tamu Internasional, Bahas Kontrak Konstruksi Indonesia–Malaysia
Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur (UPN ”Veteran” Jatim) sukses menggelar kegiatan International Guest Lecture dengan tema “Legal Aspects Of Construction Contracts In Indonesia And Malaysia”.
Opini 40
Lihat semua di OpiniAkal-Akalan Pilkada (Tidak) Langsung : Demokrasi Diujung Tanduk
Wacana pergantian mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung lewat DPRD sudah berlangsung sejak lama.
How Bad Oligarchical Power Structures on Democratic Rules in Indonesia?
This article examines the oligarchical power structures in Indonesia and how they affect its democratic rules.
Perpres 110/2025: Antara Kedaulatan Ekologis atau Legalisasi Ekstraksi
Karbon kini tidak lagi dipandang sekadar elemen alam, tetapi telah dikomodifikasi dan diperdagangkan secara masif layaknya instrumen finansial di bursa global.
Materi Hukum 40
Lihat semua di Materi HukumMetode RIA & ROCCIPI dalam Penyusunan Undang-Undang
Terapkan RIA & ROCCIPI untuk UU berbasis bukti. Panduan analisis dampak, pemetaan ROCCIPI, studi kasus PDP, dan solusi 4 tantangan di Indonesia.
Asas Retroaktif V. Asas Legalitas: Pengertian dan Larangannya
Literasi Hukum - Pelajari apa itu asas retroaktif, bagaimana keberlakuan asa retroaktif, dan bagaimana secara panjang pengaturan mengenai asas retroaktif dalam hukum nasional Indonesia dan hukum inter...
Tetangga Nakal? 7 Pasal Ini Bisa Membawa Mereka ke Pengadilan
Tetangga berisik, parkir sembarangan, pohon merusak rumah, sampai polisi tidur ilegal — kenali 7 pasal hukum yang melindungi hak Anda sebagai warga.
Peraturan 40
Lihat semua di PeraturanAnalisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Penataan Kota
…uran Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2016 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Penataan Kota
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal
…uran Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 89 Tahun 2016 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Kebersihan
…uran Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 2016 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Kebersihan
Kamus Hukum 26
Lihat semua di Kamus HukumAnalisis metadata
Analisis metadata Istilah hukum acara atau pembuktian yang berkaitan dengan analisis metadata. Kategori: Hukum Acara Perdata Contoh: Analisis metadata: Istilah ini dipakai untuk menilai prosedur, beban pembuktian, dan nilai alat bukti. Sumb…
Keabsahan analisis metadata
Keabsahan analisis metadata Penilaian apakah analisis metadata memenuhi syarat hukum formil maupun materiil untuk dipergunakan dalam perkara. Kategori: Hukum Acara Perdata Contoh: Keabsahan analisis metadata: Keabsahan memengaruhi dapat ata…
Pemeriksaan analisis metadata
Pemeriksaan analisis metadata Tahap atau kegiatan untuk menilai, menguji, atau mendalami analisis metadata dalam proses perkara. Kategori: Hukum Acara Pidana Contoh: Pemeriksaan analisis metadata: Pemeriksaan dilakukan agar hakim memperoleh…
Tryout 3
UTS/UAS HTN & HAN (Paket 1)
Analisis Putusan MK dan sengketa kewenangan lembaga negara (HTN) serta konsep kewenangan dan AUPB (HAN). Paket 1 dari 3 (40 soal).
UTS/UAS HTN & HAN (Paket 2)
Analisis Putusan MK dan sengketa kewenangan lembaga negara (HTN) serta konsep kewenangan dan AUPB (HAN). Paket 2 dari 3 (40 soal).
UTS/UAS HTN & HAN (Paket 3)
Analisis Putusan MK dan sengketa kewenangan lembaga negara (HTN) serta konsep kewenangan dan AUPB (HAN). Paket 3 dari 3 (40 soal).
