Tantangan Terbesar: Pengawasan di Balik Pintu Rumah Tangga

Perlindungan hukum di atas kertas hanya bermakna jika bisa ditegakkan. Di sinilah tantangan paling serius dari UU PPRT muncul.

PRT bekerja di dalam rumah tangga — ruang yang bersifat privat dan tidak mudah dijangkau oleh mekanisme pengawasan pemerintah mana pun. Tidak ada pihak independen yang bisa bersaksi secara langsung atas kondisi kerja PRT. Ketidakseimbangan relasi antara PRT dan pengguna juga membuat PRT rentan: mereka bisa diancam, atau sebaliknya dituduh melakukan hal-hal yang tidak mereka lakukan, tanpa ada yang bisa memverifikasinya.

Kondisi ini bukan hambatan teknis semata — ini adalah celah struktural yang bisa membuat seluruh bangunan perlindungan hukum menjadi rapuh.

Solusi yang Bisa Dilakukan Pemerintah

Kelemahan UU PPRT bukan alasan untuk berhenti di sini, melainkan tantangan yang harus dijawab dengan kebijakan lanjutan yang konkret.

Untuk persoalan upah, pemerintah perlu mengembangkan standar yang adil tanpa membebani pengguna secara berlebihan — misalnya melalui sistem upah minimum berbasis kategori pekerjaan, bukan nominal tunggal yang seragam. Riset lapangan yang melibatkan baik PRT maupun pengguna menjadi prasyarat sebelum kebijakan ini diberlakukan.

Untuk persoalan pengawasan, mekanisme tidak langsung adalah jawabannya. Salah satu yang paling realistis adalah mengoptimalkan peran RT/RW sebagai penghubung antara PRT dan pemerintah. Dengan adanya jalur pengaduan yang mudah dijangkau di tingkat lingkungan, PRT memiliki saksi sosial tanpa harus menghadapi pengguna secara langsung. Ini bukan solusi sempurna, tapi ini langkah yang bisa dimulai sekarang.

Pemerintah harus memastikan bahwa pengawasan dan perlindungan ini benar-benar menjangkau seluruh PRT di Indonesia — bukan hanya yang berani melapor, bukan hanya yang tinggal di kota besar. Disahkannya UU PPRT adalah titik awal. Pertanyaannya sekarang adalah seberapa serius negara akan mengawalnya.