KPU optimistis bisa menyelesaikan rekapitulasi suara nasional dan mengumumkan pemenang Pemilu 2024 pada hari ini.
Pemilu
MK Luncurkan Layanan Sidang Daring, Caleg Tak Perlu ke Jakarta
Mahkamah Konstitusi (MK) menyediakan akses mudah dan hemat biaya bagi caleg yang ingin mengajukan sengketa hasil pemilu secara online.
MK: Caleg DPR/DPRD di Pemilu 2024 Bisa Gugat Hasil Pemilu Sendiri
Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kesempatan bagi calon anggota DPR dan DPRD untuk mengajukan gugatan hasil pemilu secara mandiri, tanpa harus terikat dengan partai asal mereka.
MK Percepat Penanganan Sengketa Pilpres 2024, Hanya 10 Hari Kerja
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) baik untuk pemilihan presiden/wakil presiden (pilpres) maupun pemilihan legislatif (pileg).
7 Eks Anggota PPLN Kuala Lumpur Dilimpahkan ke JPU, Polri: Berkas Perkara Lengkap
Penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipudum) Bareskrim Polri telah mengikuti permintaan jaksa penuntut umum (JPU) untuk menyerahkan tanggung jawab terhadap tujuh mantan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, dan barang bukti terkait dugaan pelanggaran pemilu kepada JPU untuk tahap II.
Grafik Sirekap Dihentikan: Jubir Timnas Anies-Muhaimin Kritik KPU, Masyarakat Bingung
Jakarta, Literasi Hukum – Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menghentikan penayangan grafik dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) menuai kritik dari Juru Bicara Tim Nasional Anies-Muhaimin, Billy David. Menurutnya,…
Menyingkap Ambang Batas Parlemen: Manfaat, Tantangan, dan Alternatif
Artikel ini membahas manfaat, tantangan, serta alternatif ambang batas parlemen, termasuk usulan ambang batas 1 persen oleh Perludem. Dalam menentukan ambang batas ideal, perlu mempertimbangkan hak pilih rakyat, kekuatan sistem kepartaian, dan efektivitas pemerintahan. Artikel ini menekankan pentingnya memahami konteks politik dan sosial sebelum menerapkan ambang batas.
Nilai Dasar Demokrasi dalam Pemilu
Membahas tentang nilai-nilai dasar demokrasi yang bisa dijadikan acuan untuk menentukan pilihan atau pandangan politik
Netralitas TNI dan Polri: Mengapa TNI dan Polri tidak memilih dalam Pemilu?
Artikel ini memberikan penjelasan singkat dan jelas mengapa TNI dan Polri tidak ikut serta memilih dalam pemilu.
Black Campaign dalam Pemilu dan Perspektif Hukum Terhadapnya
Fenomena Black Campaign kerap muncul saat menjelang pemilu. Partai-partai politik berlomba memenangkan paslon tertentu dan menjatuhkan kandidat lain melalui kampanye gelap.
Problematika Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terkait Penundaan Pemilu
Literasi Hukum – Artikel ini membahas tentang Problematika Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan partai politik yang merasa dirugikan karena dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak bisa…
