MK tolak uji materi syarat pendidikan polisi (SMU/sederajat). Pemohon dianggap tak punya kedudukan hukum. Simak alasan Mahkamah Konstitusi selengkapnya
Redaksi Literasi Hukum
3 bulan ago
MK putuskan! Batas waktu gugatan PHK 1 tahun kini dihitung sejak mediasi atau konsiliasi gagal, bukan dari tanggal PHK. Simak putusan MK terbaru.
Redaksi Literasi Hukum
3 bulan ago
MK menyatakan permohonan PHPU Jimmy–Inri tak dapat diterima. Dugaan politik uang pada PSU Pilbup Barito Utara tidak terbukti; honor relawan perlu diatur tegas
Redaksi Literasi Hukum
3 bulan ago
MK tolak gugatan Pilgub Papua. Dalil anomali pengguna hak pilih melebihi 100% DPT dinilai tak terbukti dan merupakan kekeliruan dalam memahami data pemilih.
Redaksi Literasi Hukum
3 bulan ago
Hari ini MK bacakan putusan uji formil UU TNI. Simak kembali perjalanan 5 gugatan yang mempersoalkan minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukannya.
Redaksi Literasi Hukum
3 bulan ago
33 Wamen ketahuan rangkap jabatan, MK turun tangan. Putusan ini bisa jadi momentum bersih-bersih, atau malah kompromi politik berkepanjangan.
Ikhsan
3 bulan ago
Artikel ini membahas bahwa MK telah menegaskan pada putusan MK tentang larangan rangkap jabatan bagi Wamen, namun fakta di lapangan berbeda.
Hikam
4 bulan ago
Membahas mengenai Putusan MK mengenai Pendidikan Dasar Gratis yang ditinjau dari perspektif tujuan hukum dan Masdar Farid
Dykasakti Azhar Nytotama
6 bulan ago
Artikel ini membahas ketentuan yang mengatur tentang praperadilan di Indonesia
Probo Pribadi S.M
2 tahun ago
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (menkopolhukam), Hadi Tjahjanto, menekankan bahwa pemerintah akan mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang telah ditetapkan pada bulan November 2024.
Redaksi Literasi Hukum
2 tahun ago
Mahkamah Konstitusi (MK) menyimpulkan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.
Redaksi Literasi Hukum
2 tahun ago
Platform kami menyediakan ruang bagi pandangan yang mendalam dan analisis konstruktif. Kirimkan naskah Anda dan berikan dampak melalui tulisan yang mencerahkan.
Tutup
Kirim Naskah Opini
