Mahkamah Konstitusi

Sidang MK tentang kecurangan Pemilu DPR RI di Papua Tengah berlangsung, dengan KPU dan Golkar membantah klaim Gerindra.

Sidang MK membahas kasus pencurian suara di Intan Jaya dengan jawaban KPU, Bawaslu, dan PAN yang menyangkal pelanggaran.

Calon DPD Kaltara Hj. Sri Sulartiningsih gugat KPU ke MK, duga ada kesalahan hitung suara yang merugikan dirinya. Selisih suara dengan calon lain bisa mempengaruhi perolehan kursi DPD.

PPP menggugat KPU ke MK, menduga caleg Golkar di Tarakan tidak memenuhi syarat pemilu.

Partai Bulan Bintang menggugat KPU ke MK terkait dugaan manipulasi suara.

Sidang MK atas gugatan Soderi Tario terhadap KPU OKU, mendalilkan perbedaan suara karena kesalahan input data.

Partai Demokrat Gugat KPU Atas Hilangnya Suara dan Penambahan Suara di Sumsel II

Artikel ini mencoba menyuguhkan alternatif model pengujian negara asing, Jerman dan Prancis, agar sekiranya diadopsi di Indonesia.

Mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dalam menjaga Demokrasi serta kembalinya Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian Of Constitution.

Artikel ini membahas ekstensifikasi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum.

Artikel ini memberikan analisis mendalam yang menyoroti pandangan ahli, contoh konkret, dan implikasi praktis dari judicial activism dan judicial restraint.

Artikel ini akan memberikan pemahaman mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) secara mendasar dan jelas.

Sebanyak 303 tokoh yang tergabung dalam Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil telah mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan (amicus curiae) kepada Mahkamah Konstitusi .

Jakarta, Literasi Hukum – Anies-Muhaimin dijadwalkan untuk menghadiri sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi pada Rabu (27/3/2024). Mereka akan menyampaikan langsung pernyataan pembukaan…

Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah mengajukan permohonan sebagai pihak terkait ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres.

Masuk ke hari kedua masa pendaftaran sengketa hasil pemilu legislatif, belum terdapat satu pun partai yang mengajukan sengketa hasil Pemilihan Umum 2024.

Tim hukum dari pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD bersiap untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu presiden setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil Pemilu 2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kesempatan bagi calon anggota DPR dan DPRD untuk mengajukan gugatan hasil pemilu secara mandiri, tanpa harus terikat dengan partai asal mereka.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) baik untuk pemilihan presiden/wakil presiden (pilpres) maupun pemilihan legislatif (pileg).