Stasiun Artikel

Dalam hukum pidana, delik dibagi menjadi delik formil dan materiil yang memiliki perbedaan pada mekanisme pembuktiannya. Transformasi delik pernah terjadi pada tindak pidana korupsi di Indonesia, di mana UU Tipikor awalnya merumuskan korupsi sebagai delik formil dengan konsep potential loss. Namun, Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengubahnya menjadi delik materiil, sehingga kerugian negara harus dibuktikan secara nyata (actual loss). Transformasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan mencegah kriminalisasi tanpa dasar yang jelas.

Delik materiil dalam hukum pidana adalah jenis tindak pidana yang dianggap selesai ketika akibat dari perbuatan tersebut terjadi. Berbeda dengan delik formil yang fokus pada terpenuhinya unsur perbuatan, delik materiil menitikberatkan pada hasil akhir, seperti terampasnya nyawa dalam kasus pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Dalam pembuktiannya, delik materiil memerlukan adanya akibat nyata dari perbuatan, sedangkan delik formil cukup membuktikan unsur perbuatan tanpa memperhatikan akibatnya. Pemahaman dan pembedaan keduanya penting untuk menjaga kepastian hukum.

Delik materiil dalam hukum pidana adalah jenis tindak pidana yang dianggap selesai ketika akibat dari perbuatan tersebut terjadi. Berbeda dengan delik formil yang fokus pada terpenuhinya unsur perbuatan, delik materiil menitikberatkan pada hasil akhir, seperti terampasnya nyawa dalam kasus pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Dalam pembuktiannya, delik materiil memerlukan adanya akibat nyata dari perbuatan, sedangkan delik formil cukup membuktikan unsur perbuatan tanpa memperhatikan akibatnya. Pemahaman dan pembedaan keduanya penting untuk menjaga kepastian hukum.

Baru-baru ini, Selasa, 17 Desember 2024 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting yang menjadi perhatian luas, khususnya di kalangan praktisi Notaris dan/atau PPAT. Putusan ini berkaitan dengan batas usia maksimal jabatan notaris, yang sebelumnya diatur hingga 65 tahun dan dapat diperpanjang hingga 67 tahun, kini diperpanjang hingga 70 tahun dengan syarat pemeriksaan kesehatan tahunan.

Dikotomisasi sistem hukum yang menjadi argumen pembenar disparitas putusan sekaligus mengabaikan nilai keadilan tidak dapat dibenarkan. Dikotomi itu sendiri bahkan sudah tidak relevan dengan dinamika zaman yang sudah saling memengaruhi. Di samping itu, nilai-nilai keadilan juga tidak dapat hanya berdimensi normatif, melainkan harus digali dari nilai-nilai di masyarakat

Membahas terkait dengan komposisi kabinet obesitas Prabowo yang terkesan bagi-bagi jabatan alih-alih memilih berdasarkan meritokrasi. Prabowo mencoba menarik semua kepentingan politik masuk dalam kabinetnya yang akhirnya membuat nomenklatur Kemenkoan dan Kementerian menjadi bengkak. Hal itu menimbulkan permasalahan terkait dengan alur koordinasi dan tumpang tindih aturan tingkat Kementerian.

Artikel ini membahas seputar penggunaan aset cryptocurrency sebagai media pencucian uang

Legalisasi Judi Online adalah Upaya Terakhir dan Win-win Solutions Pemberantasan Judi Online di Indonesia

– Hendra Setiawan Boen; Penilaian Kebaruan Menurut Hukum Desain Industri Indonesia; Hukumonline.com; Jakarta; 2008. – Agus Sachari, Paradigma Desain di Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1986). – Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2005).

Artikel ini akan menelaah manuver dan posisi MK dalam menyelesaikan sengketa pilkada, terutama pasca putusannya yang memengaruhi kerangka hukum pemilu dan pilkada. Fakta hukum berupa konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan putusan akan ditelaah secara komprehensif dan proposional. Data yang dikumpulkan melalui studi kasus dan pustaka dianalisis dengan pendekatan normatif.

Artikel ini membahas etika kepemimpinan dalam Islam, yang memiliki peran sangat signifikan dalam menciptakan suasana kepemimpinan yang efektif dan berkelanjutan.

Artikel ini membahas perjalanan Aksi Kamisan sebagai simbol perjuangan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Pengaturan judicial restraint melalui undang-undang dapat memberikan kepastian hukum dan panduan yang jelas bagi hakim, namun harus tetap fleksibel agar tidak menghambat independensi yudisial dan kemampuan pengadilan untuk melindungi hak-hak konstitusional secara efektif.

Hubungan antara hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia menjadi semakin penting seiring dengan kesadaran akan dampak yang makin besar dari aktivitas manusia terhadap alam.

Artikel ini membahas penerapan sistem e-Court di Indonesia sebagai respons terhadap kebutuhan modernisasi administrasi peradilan dan peningkatan efisiensi layanan publik hukum.

Artikel ini mengupas tuntas tentang regulasi terkait dengan keamanan pekerja sektor gig economy di Indonesia yang mana studi difokuskan pada pekerja go-jek.

Artikel ini membahas kompleksitas masalah kecanduan judi online di Indonesia dan wacana pemberian bantuan sosial kepada para korbannya.

Hadi Nur, Fransiskus Bacon, https://hadinur.net/encyclopedia/francis-bacon/ diakses di Pematangsiantar Pada Hari Jumat 14 Juni 202

Di era modernisasi, ternyata ilmu dari filsuf stoa ini masih berguna untuk membantu manusia dalam merespons berbagai permasalahan yang menghampiri kehidupannya. Apalagi filsafat ini dipakai sebagai bahan utama dari buku best seller, Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Nah, salah satu bagian dari ajaran stoikisme, yakni prinsip dikotomi kendali. Yuk, kita bahas lebih lanjut!