Literasi Hukum - Baru-baru ini keluar pernyataan kontroversial dari Presiden Prabowo Subianto perihal melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Nilai tukar rupiah yang yang pada selasa (19/05) menyentuh level 17.724/US$ direspon dengan pernyataan bahwa masyarakat desa tidak pakai dolar oleh Presiden ke-8 RI. Pernyataan tersebut seolah memberikan kesan bahwa pelemahan rupiah terhadap dolar tidak akan terlalu berdampak karena aktivitas masyarakat desa tidak menggunakan mata uang asing secara langsung. Namun, pernyataan ini dinilai terlalu menyederhanakan persoalan ekonomi yang sebenarnya jauh lebih kompleks dan dekat dengan kehidupan masyarakat pedesaan. 

Justru Orang Desa Berada di Barisan Terdepan yang Merasakan Dampak Pelemahan Rupiah

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Pada September 2025, persentase penduduk miskin di perkotaan tercatat sebesar 6,60 persen, sedangkan di pedesaan mencapai 10,72 persen.  [1] Angka tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat desa merupakan kelompok yang lebih rentan terhadap gejolak ekonomi, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah. Masyarakat desa kerap diasosiasikan sebagai petani. Apabila demikian maka petani merupakan pihak pertama yang terkena tekanan, harga pupuk nonsubsidi naik karena bahan bakunya banyak berasal dari impor. Harga pestisida ikut melonjak. Biaya operasional alat pertanian meningkat akibat mahalnya komponen dan suku cadang luar negeri.

Dalam kondisi demikian, kenaikan biaya produksi tidak selalu diikuti kenaikan harga hasil panen. Akibatnya, margin keuntungan petani semakin menipis. Pada saat bersamaan, daya beli masyarakat desa juga melemah karena harga kebutuhan pokok ikut naik. Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny Sasmita, menilai bahwa persoalan utama bukan soal masyarakat memegang dolar atau tidak. Menurutnya, nilai tukar dolar tetap memengaruhi harga barang di Indonesia. Ia menegaskan bahwa rakyat kecil sering kali menjadi pihak yang paling akhir menyadari gejolak kurs, tetapi paling cepat merasakan dampak kenaikan harga.  [2]

Gaya Komunikasi Pemerintah dan Risiko Jarak Persepsi

Pengamat ekonomi Yanuar Rizky berpandangan bahwa pernyataan Presiden sebenarnya mencerminkan kekhawatiran terhadap kondisi rupiah yang melemah. Namun, kekhawatiran tersebut dibungkus dengan gaya komunikasi yang ingin menunjukkan optimisme dan ketahanan ekonomi nasional. Masalahnya, ketika masyarakat sedang menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, pernyataan yang terkesan meremehkan situasi justru dapat menciptakan “jarak persepsi” antara pemerintah dan kondisi nyata masyarakat.  [3]Publik tidak hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi atau klaim fundamental ekonomi yang kuat. Masyarakat lebih merasakan langsung harga beras, pupuk, minyak goreng, bahan bakar, dan kebutuhan sehari-hari yang semakin mahal.

Memang benar bahwa masyarakat desa tidak bertransaksi menggunakan dolar dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, banyak barang yang mereka gunakan dipengaruhi oleh nilai tukar dolar. Pupuk, pestisida, pakan ternak, bahan bakar minyak, obat-obatan, mesin pertanian, hingga suku cadang alat produksi memiliki keterkaitan dengan impor atau bahan baku luar negeri. Dalam konteks ini, komunikasi pemerintah menjadi penting. Pernyataan yang terlalu menyederhanakan persoalan berpotensi menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak memahami tekanan ekonomi yang dialami rakyat kecil.

Rupiah Melemah Perlu Menjadi Perhatian Serius

Tekanan terhadap rupiah dalam beberapa waktu terakhir bukan sekadar persoalan teknis pasar keuangan. Pelemahan rupiah mencerminkan adanya kekhawatiran investor terhadap kondisi ekonomi global maupun domestik. Kondisi rupiah saat ini menjadi titik terlemah baru secara intraday di pasar spot. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari ketidakpastian global, tingginya permintaan dolar AS, tekanan di pasar keuangan domestik, hingga kekhawatiran terhadap arus keluar modal asing.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2026 terlihat cukup baik, pasar menilai pertumbuhan tersebut masih lebih banyak ditopang oleh belanja pemerintah dan konsumsi rumah tangga. Sementara itu, investasi dan perdagangan belum cukup kuat untuk membangun keyakinan jangka panjang terhadap prospek ekonomi nasional. Investor tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi dari sisi angka, tetapi juga dari kualitas dan sumber pertumbuhannya. Ketika pertumbuhan terlalu bergantung pada belanja pemerintah, muncul pertanyaan apakah pengeluaran tersebut produktif, efisien, dan mampu menciptakan dampak jangka panjang. [4]

Untuk permasalahan ini, selain langkah aktual dalam lini ekonomi, yang harus diperhatikan pemerintah adalah perihal komunikasi publik pula. Pernyataan Presiden dapat terlihat sebagai respon untuk menenangkan sembari berharap investor percaya pada klaim bahwa fundamental ekonomi masih kuat. Namun, sejatinya alangkah lebih baik di akui bahwa kondisi Indonesia saat ini memang perlu perhatian serius. Bahkan Bank Indonesia merespon pelemahan rupiah dengan menurunkan batas transaksi dolar dari US$100.000 menjadi US$50.000, kemudian diturunkan lagi menjadi US$25.000. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang mulai memindahkan uangnya ke valuta asing karena kepercayaan masyarakat kepada rupiah mulai menurun.

Persoalan Ekonomi Tidak Bisa Disederhanakan

Pernyataan bahwa masyarakat desa tidak memakai dolar memang benar secara literal. Namun, dampak pelemahan rupiah jauh melampaui soal penggunaan mata uang asing dalam transaksi sehari-hari. Dalam sistem ekonomi modern, kenaikan dolar memengaruhi rantai distribusi, biaya produksi, dan harga barang yang pada akhirnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga desa.

Oleh karenanya, pelemahan rupiah seharusnya tidak dipandang sebagai isu yang jauh dari kehidupan rakyat kecil. Justru kelompok masyarakat desa, petani, dan masyarakat berpenghasilan rendah merupakan pihak yang paling rentan ketika harga-harga mulai naik sementara pendapatan tidak bertambah. Di tengah situasi ekonomi yang sensitif, pemerintah perlu menghadirkan komunikasi yang empatik sekaligus kebijakan yang konkret agar masyarakat merasa bahwa keresahan mereka dipahami dan ditangani secara serius.