Database Putusan MK
Database Putusan Mahkamah Konstitusi
Cari putusan berdasarkan nomor perkara, pemohon, pokok perkara, jenis perkara, tahun, atau amar putusan dalam format yang lebih mudah dipindai.
Total basis data
4,399
Seluruh putusan yang sudah tersimpan di basis data lokal.
Hasil pencarian
4,399
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
29 Apr 2026
Tanggal putusan terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Jenis perkara
5
Kategori perkara yang tersedia dalam basis data lokal.
Filter pencarian
Database Putusan MK
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Putusan MK
Hasil putusan
Menampilkan 121–140 dari 4,399 dokumen.
Halaman 7 dari 220
PUU
185/PUU-XXII/2024 • 13 Nov 2025
Isu perkara
Pengujian Materill Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
Pemohon
Stepanus Febyan Babaro
Amar singkat
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) se...
Kata kunci
Jangka waktu hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai
PUU
186/PUU-XXIII/2025 • 13 Nov 2025
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peratura...
Pemohon
Jamson Frans Gultom, Agus Suwargi, Budiman Setyo Wibowo, Wahyuni Indrjanti, Jamil Sobir, Lyan Widiya, Muhammad Anwar, Cahya Kurniawan, dan Aldha Reza Rizkiansyah
Amar singkat
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Kata kunci
pajak atas pensiun/pesangon/THT/JHT
PUU
187/PUU-XXIII/2025 • 13 Nov 2025
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu K...
Pemohon
Astro Alfa Liecharlie, S.S. / Astro Li
Amar singkat
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Kata kunci
Penetapan batas wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
PUU
88/PUU-XXIII/2025 • 13 Nov 2025
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No...
Pemohon
Adam Imam Hamdana (Pemohon I) dan Wianda Julita Maharani (Pemohon II)
Amar singkat
1.Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2.Menyatakan Permohonan Nomor 88/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali; 3.Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4.Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat per...
Kata kunci
syarat calon kepala daerah
PUU
179/PUU-XXIII/2025 • 30 Okt 2025
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Ja...
Pemohon
Zainun Ahmadi dan Abu Bakar
Amar singkat
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Kata kunci
batas usia Notaris
PUU
167/PUU-XXIII/2025 • 30 Okt 2025
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemohon
Windu Wijaya
Amar singkat
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Kata kunci
frasa “persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”
PUU
99/PUU-XXIII/2025 • 30 Okt 2025
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Pemohon
Sri Hartono
Amar singkat
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Kata kunci
usia pensiun guru
PUU
174/PUU-XXIII/2025 • 30 Okt 2025
Isu perkara
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pemohon
Ir. Komardin, S.H., M.M.
Amar singkat
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Kata kunci
jenis informasi publik
PUU
170/PUU-XXIII/2025 • 30 Okt 2025
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Pemohon
Maksum Harahap dan Rosul Siregar
Amar singkat
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Kata kunci
pajak atas pensiun/pesangon/THT/JHT
PUU
177/PUU-XXIII/2025 • 30 Okt 2025
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Pemohon
Ir. Hans Karyose, S.H., M.H., CPM
Amar singkat
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Kata kunci
obyek Hak Tanggungan
PUU
178/PUU-XXIII/2025 • 30 Okt 2025
Isu perkara
Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
Pemohon
Husnul Jamil, M.I.Kom., M.I.P.,
Syafiqurrohman S.H.,
Hamka Arsad Refra S.H.,
M. Isbullah Djalil S.H.
Amar singkat
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Kata kunci
batas usia yang dikategorikan Pemuda
PUU
175/PUU-XXIII/2025 • 30 Okt 2025
Isu perkara
Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Pemohon
dr. Ratna Setia Asih, Sp.A., M.Kes
Amar singkat
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Kata kunci
frasa /"Putusan dari Majelis/"
PUU
80/PUU-XXIII/2025 • 30 Okt 2025
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Pemohon
Indonesia Human Right Committee For Social Justice (IHCS), diwakili oleh Gunawan selaku Ketua Presidium IHCS (Pemohon I), Yulianto (Pemohon II), Januanto Kawita Chandra Presetya (Pemohon III), dan Ali Wardana (Pemohon IV...
Amar singkat
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Kata kunci
perubahan tatanan keuangan negara menjadi bukan keuangan negara melalui pembentukan “Badan Pengelola Investasi Day...
PUU
44/PUU-XXIII/2025 • 30 Okt 2025
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Pemohon
Heri Hasan Basri (Pemohon I) dan Solihin (Pemohon II)
Amar singkat
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Kata kunci
organ dan pegawai badan bukan penyelenggara negara
PUU
43/PUU-XXIII/2025 • 30 Okt 2025
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Pemohon
A.Fahrur Rozi (Pemohon I), Dzakwan Fadhil Putra Kusuma (Pemohon II), dan Muhammad Jundi Fathi Rizky (Pemohon III)
Amar singkat
Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Kata kunci
status pejabat dan/atau karyawan/pegawai Danantara/BUMN bukan merupakan penyelenggara negara dan pemisahan kerugian Dana...
PUU
38/PUU-XXIII/2025 • 30 Okt 2025
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Pemohon
Rega Felix
Amar singkat
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Kata kunci
penerapan Business Judgement Rule (“BJR”)
PUU
169/PUU-XXII/2024 • 30 Okt 2025
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; d...
Pemohon
Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (Koalisi Perempuan Indonesia), dalam hal ini diwakili Mikewati Vera Tangka sebagai Sekretaris Jenderal (Pemohon I); Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokr...
Amar singkat
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan R...
Kata kunci
politik perempuan
PUU
68/PUU-XXIII/2025 • 30 Okt 2025
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Pemohon
Prabu Sutisna, S.H. (Pemohon I), Haerul Kusuma, S.H. (Pemohon II), Noverianus Samosir, S.H. (Pemohon III), Christian Adrianus Sihite, S.H. (Pemohon IV), Fachri Rasyidin (Pemohon V), dan Chandra Jakaria (Pemohon VI)
Amar singkat
1.Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2.Menyatakan Permohonan Nomor 68/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali; 3.Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4.Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat per...
Kata kunci
dwifungsi TNI
PUU
92/PUU-XXIII/2025 • 30 Okt 2025
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Pemohon
Tri Prasetio Putra Mumpuni
Amar singkat
1.Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2.Menyatakan Permohonan Nomor 92/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali; 3.Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4.Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penar...
Kata kunci
batas usia pensiun perwira tinggi bintang 4 (empat)
PUU
159/PUU-XXIII/2025 • 16 Okt 2025
Isu perkara
Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
Dian Prahara Batubara (Pemohon I) dan Moch. Jian Niam Al Kamil (Pemohon II)
Amar singkat
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Kata kunci
penggunaan kata “fraksi”
