Database Putusan MK
Database Putusan Mahkamah Konstitusi
Cari putusan berdasarkan nomor perkara, pemohon, pokok perkara, jenis perkara, tahun, atau amar putusan dalam format yang lebih mudah dipindai.
Total basis data
4,399
Seluruh putusan yang sudah tersimpan di basis data lokal.
Hasil pencarian
2,066
1 filter aktif
Dokumen terbaru
29 Apr 2026
Tanggal putusan terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Jenis perkara
5
Kategori perkara yang tersedia dalam basis data lokal.
Filter pencarian
Database Putusan MK
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Putusan MK
Hasil putusan
Menampilkan 1–20 dari 2,066 dokumen.
Halaman 1 dari 104
PUU
84/PUU-XXIV/2026 • 29 Apr 2026
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Pemohon
Forum Aspirasi Intelektual Nusantara (FAIN) yang diwakili oleh Yumnawati, S.Pd., M.Sc. selaku Ketua Umum dan Angga Priatna selaku Wakil Ketua II
Amar singkat
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Kata kunci
pengisian jabatan manajerial dan nonmanajerial, pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi pegawai ASN
PUU
82/PUU-XXIV/2026 • 29 Apr 2026
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pemohon
Stevent Hutri Tandungan
Amar singkat
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Kata kunci
kewajiban penyelenggara jalan
PUU
98/PUU-XXIV/2026 • 29 Apr 2026
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pemohon
Jangkung Sido Sentosa
Amar singkat
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Kata kunci
pendidikan nonformal, standar pendidikan nasional
PUU
93/PUU-XXIV/2026 • 16 Apr 2026
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pemohon
Delpedro Marhaen Rismansyah (Pemohon I) dan Muzaffar Salim (Pemohon II)
Amar singkat
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Kata kunci
menghasut orang, menyiarkan atau
menyebarluaskan berita atau pemberitahuan bohong, menyiarkan
berita yang tidak pasti, b...
PUU
80/PUU-XXIV/2026 • 16 Apr 2026
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pemohon
Yusuf Shamawarmansyah
Amar singkat
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Kata kunci
perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir
PUU
59/PUU-XXIV/2026 • 16 Apr 2026
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Pemohon
Nico Indra Sakti
Amar singkat
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Kata kunci
pengecualian dalam keputusan tata usaha negara
PUU
61/PUU-XXIV/2026 • 16 Apr 2026
Isu perkara
Pengujian Materill Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemohon
Syamsul Jahidin, S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL. (Pemohon I), dr Ria Merryanti A.P., M.H. (Pemohon II), dan Marina Ria Aritonang, S.E., S.H., M.H. (Pemohon III)
Amar singkat
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Kata kunci
Jabatan diluar kepolisian
PUU
81/PUU-XXIV/2026 • 16 Apr 2026
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pemohon
Raden Nuh, S.H., S.E., M.H., AAAIK., CFCC. (Pemohon I) dan Dian Amalia, S.H. (Pemohon II)
Amar singkat
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Kata kunci
persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden
PUU
77/PUU-XXIV/2026 • 16 Apr 2026
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemohon
Tri Prasetio Putra Mumpuni
Amar singkat
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Kata kunci
pengangkatan dan pemberhentian Kapolri
PUU
176/PUU-XXIII/2025 • 16 Mar 2026
Isu perkara
Pengujian Materill Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi N...
Pemohon
Dr. Lita Linggayati Gading, M.Psi. (Pemohon I) dan Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil. (Pemohon II)
Amar singkat
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Kata kunci
hak pensiun anggota DPR
PUU
191/PUU-XXIII/2025 • 16 Mar 2026
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Lembaga Tertinggi/Tinggi Ne...
Pemohon
Ahmad Sadzali, Lc.,M.H., Anang Zubaidy, S.H.,M.H, Muhammad Farhan Kamase, S.H., Alvin Daun, S.H., Zidan Patra Yudistira, S.H., Rayhan Madani, Muhammad Fajar Rizki, S.H.
Amar singkat
1.Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2.Menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota...
Kata kunci
dana pensiun
PUU
123/PUU-XXIII/2025 • 16 Mar 2026
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon
Adelin Lis
Amar singkat
1.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2.Menyatakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387...
Kata kunci
batasan antara pengujian terhadap produk administrasi dan pelanggaran pidana
PUU
106/PUU-XXIII/2025 • 16 Mar 2026
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Un...
Pemohon
Idalorita Daeli, S.H. (Pemohon I), Haerul Kusuma, S.H. (Pemohon II), Andika Firmanta Sitepu (Pemohon III).
Amar singkat
1.Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang pengujian frasa “atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran...
Kata kunci
frasa “Tindak Pidana Korupsi”
PUU
237/PUU-XXIII/2025 • 16 Mar 2026
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
Pemohon
Dr. Endang Samsul Arifin, S.H.I., M.Ag.
Amar singkat
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Kata kunci
Pembagian kuota haji reguler
PUU
172/PUU-XXIII/2025 • 16 Mar 2026
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16...
Pemohon
PT Sinergi Megah Internusa yang diwakili oleh Andrianto Kasigit selaku Direktur (Pemohon I) dan PT Pondok Solo Permai yang diwakili oleh Jimmy Tjokrosaputro selaku Direktur (Pemohon II)
Amar singkat
Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Kata kunci
sita eksekusi
PUU
48/PUU-XXIV/2026 • 16 Mar 2026
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tenta...
Pemohon
Yusron Ashalirrohman (Pemohon I), Alyssa Rizqia Haris (Pemohon II), Roby Nurdiansyah (Pemohon III), Syahrulagus Rishman Edo Putra (Pemohon IV), dan Galih Ramadan (Pemohon V)
Amar singkat
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Kata kunci
syarat tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang inkracht bagi perseorangan menjadi peserta Pem...
PUU
42/PUU-XXIV/2026 • 16 Mar 2026
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 t...
Pemohon
Muhammad Iqbal
Amar singkat
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Kata kunci
dewan pengawas syariah
PUU
45/PUU-XXIV/2026 • 02 Mar 2026
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pemohon
Mayjen TNI (Pur) Eko Budi Soepriyanto (Pemohon I), Brigjen TNI (Pur) Purwadi (Pemohon II), dan Bennyta Suryo Septanto (Pemohon III)
Amar singkat
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Kata kunci
wakil kepala daerah
PUU
8/PUU-XXIV/2026 • 02 Mar 2026
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pemohon
Muhammad Reihan Alfariziq
Amar singkat
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Kata kunci
kewajiban pengemudi kendaraan bermotor
PUU
18/PUU-XXIV/2026 • 02 Mar 2026
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pem...
Pemohon
E’eng Wicaksono (Pemohon I) dan Suardi Soamole (Pemohon II)
Amar singkat
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Kata kunci
batas usia calon anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten atau kota, calon anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Ba...
