Database Putusan MK
Putusan Mahkamah Konstitusi
Halaman ini saya rapikan agar terasa seperti basis data hukum profesional: cepat dicari, gampang difilter, dan tetap memberi jalur langsung ke dokumen resmi / PDF bila tersedia.
Total basis data
4,369
Seluruh putusan yang sudah tersimpan di database lokal.
Hasil pencarian
28
1 filter aktif
Tanggal terbaru terindeks
02 Mar 2026
Berguna untuk audit sinkronisasi data putusan.
Jenis perkara
5
Kategori perkara yang tersedia dalam basis data lokal.
Distribusi jenis
Menampilkan 1–20
dari 28 putusan.
Halaman 1 dari 2
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon: Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia Kalimantan Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Syarifah Hayana selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah LPRI Provinsi Kalimantan Selatan
1.Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon; 2.Menyatakan Permohonan Nomor 1/SKLN-XXIII/2025 ditarik kembali; 3.Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo; 4.Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penar...
Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon: Khairil Anwar
Tidak Dapat Diterima
Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon: H. Hendrajoni, S.H., M.H.
Ditarik Kembali
Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua antara Majelis Rakyat Papua dan Maj...
Pemohon: <ol>
<li>Majelis Rakyat Papua (MRP), selaku Pemohon I; dan</li>
<li>Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), selaku Pemohon II.</li>
</ol>
Ditarik Kembali
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dewan Perwakilan Daerah Periode 2014 - 2019 terhadap Dewan Perwakilan Daerah Periode 2017 - 2019
Pemohon: Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Prof. Dr. Farouk Muhammad, Hj. Nurmawati Dewi Bantilan, S.E.
Tidak Berwenang
Permohonan untuk memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap KPU Provinsi Sumatera Utara
Pemohon: Imran Husaini Siregar selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Kuasa Pemohon:
Adi Mansar, S.H. M. Hum., dkk
Ditarik Kembali
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) ter...
Pemohon: 1. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si;
2. Nasrullah, S.H;
3. Endang Wihdatiningtyas, S.H;
4. Daniel Zuchron;
5. Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.
masing-masing disebut sebagai Pemohon jabatan Ketua dan Anggota Bawaslu.
1.Dewan Perwaki...
Tidak Dapat Diterima
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Prov...
Pemohon: Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
Kuasa Pemohon :
Harisan Aritonang, S.H., dkk
Tidak Dapat Diterima
Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon: 1.Dominggus Maurits Luitnan, SH.;
2.Suhardi Somomoelyono, SH., MH.;
3.Abdurahman Tardjo, SH., MH.;
4.TB Mansjur Abubakar, SH.;
5.LA Lada, SH.;
6.Hj Metiawati, SH., MH.;
para Advokat pada Kantor Lembaga Advokat/Pengacara...
Tidak Dapat Diterima
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Presiden Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Pemohon: Presiden Republik Indonesia
Ditolak
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum dan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua
Pemohon: Komisi Pemilihan Umum
Putusan Sela
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komite Kerja Advokat Indonesia dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pemohon: Suhardi Somomoelyono
Tidak Dapat Diterima
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Bupati Kabupaten Kutai Timur terhadap Pemerintah RI c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
Pemohon: H. Isran Noor, M.Si
Tidak Dapat Diterima
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI terhadap Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh
Pemohon: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI
Putusan Sela
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) terhadap Menteri Agama Republik Indonesia
Pemohon: Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi
Tidak Dapat Diterima
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Bupati Kab. Penajam Passer Utara, Prov. Kaltim dan Ketua DPRD Kab. Penajam Passer Utara, Prov. Kaltim terhadap Menteri Kehutanan...
Pemohon: 1. H. Andi Harahap, S.Sos (Bupati Kab. Penajam Passer Utara) 2. Nanang Ali, S.E (Ketua DPRD Kab. Penajam Passer Utara)
Tidak Dapat Diterima
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah terhadap Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Pemohon: Pemohon : 1. H. Abdullah Tuasikal (Bupati Maluku Tengah) 2. Asis Matulette (Ketua DPRD Maluku Tengah) Kuasa Pemohon : Dr. A. Muhammad Asrunt, S.H., M.H., dkk Termohon : Menteri Dalam Negeri RI
Tidak Dapat Diterima
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara Melawan Presiden Republik Indonesia
Pemohon: Pemohon : KPU Provinsi Maluku Utara Termohon Presiden RI
Tidak Dapat Diterima
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2007 - 2012 Terhadap Komisi Pemilihan Umum...
Pemohon: Pemohon : Drs. H. Muhammad Lufti, dkk Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Kuasa : Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk
Tidak Dapat Diterima
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Bank Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi
Pemohon: Pemohon : Dr. Ir. Burhanudin Abdullah, M.A. (Gubernur Bank Indonesia) Kuasa : AA Dani Saliswijaya, S.H., M.H., dkk
Ditarik Kembali
Pasang Iklan