Database Putusan MK
Database Putusan Mahkamah Konstitusi
Cari putusan berdasarkan nomor perkara, pemohon, pokok perkara, jenis perkara, tahun, atau amar putusan dalam format yang lebih mudah dipindai.
Total basis data
4,399
Seluruh putusan yang sudah tersimpan di basis data lokal.
Hasil pencarian
28
1 filter aktif
Dokumen terbaru
29 Apr 2026
Tanggal putusan terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Jenis perkara
5
Kategori perkara yang tersedia dalam basis data lokal.
Filter pencarian
Database Putusan MK
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Putusan MK
Hasil putusan
Menampilkan 1–20 dari 28 dokumen.
Halaman 1 dari 2
SKLN
1/SKLN-XXIII/2025 • 26 Jun 2025
Isu perkara
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia Kalimantan Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Syarifah Hayana selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah LPRI Provinsi Kalimantan Selatan
Amar singkat
1.Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon; 2.Menyatakan Permohonan Nomor 1/SKLN-XXIII/2025 ditarik kembali; 3.Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo; 4.Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penar...
Kata kunci
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia Kalimantan Selatan dengan Sentra Penegaka...
SKLN
2/SKLN-XIX/2021 • 15 Des 2021
Isu perkara
Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
Khairil Anwar
Amar singkat
Tidak Dapat Diterima
Kata kunci
Gugatan terhadap Keputusan Presiden, pelantikan Gubernur Kalimantan Selatan.
SKLN
3/SKLN-XIX/2021 • 15 Des 2021
Isu perkara
Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
H. Hendrajoni, S.H., M.H.
Amar singkat
Ditarik Kembali
Kata kunci
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.13-360 Tahun 2021 tertanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusa...
SKLN
1/SKLN-XIX/2021 • 30 Jul 2021
Isu perkara
Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua antara Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakya...
Pemohon
<ol>
<li>Majelis Rakyat Papua (MRP), selaku Pemohon I; dan</li>
<li>Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), selaku Pemohon II.</li>
</ol>
Amar singkat
Ditarik Kembali
Kata kunci
Kewenangan mengusulkan perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat
SKLN
1/SKLN-XVII/2019 • 30 Apr 2019
Isu perkara
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dewan Perwakilan Daerah Periode 2014 - 2019 terhadap Dewan Perwakilan Daerah Periode 2017 - 2019
Pemohon
Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Prof. Dr. Farouk Muhammad, Hj. Nurmawati Dewi Bantilan, S.E.
Amar singkat
Tidak Berwenang
Kata kunci
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dewan Perwakilan Daerah Periode 2014 - 2019 terhadap Dewan Perwakilan Daerah Periode...
SKLN
1/SKLN-XIII/2015 • 20 Okt 2015
Isu perkara
Permohonan untuk memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap KPU Provinsi Sumatera Utara
Pemohon
Imran Husaini Siregar selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Kuasa Pemohon:
Adi Mansar, S.H. M. Hum., dkk
Amar singkat
Ditarik Kembali
SKLN
3/SKLN-XI/2013 • 16 Jan 2014
Isu perkara
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) terhadap Dewa...
Pemohon
1. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si;
2. Nasrullah, S.H;
3. Endang Wihdatiningtyas, S.H;
4. Daniel Zuchron;
5. Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.
masing-masing disebut sebagai Pemohon jabatan Ketua dan Anggota Bawaslu.
1.Dewan Perwaki...
Amar singkat
Tidak Dapat Diterima
SKLN
2/SKLN-XI/2013 • 28 Agt 2013
Isu perkara
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumat...
Pemohon
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
Kuasa Pemohon :
Harisan Aritonang, S.H., dkk
Amar singkat
Tidak Dapat Diterima
SKLN
2/SKLN-X/2012 • 31 Jul 2012
Isu perkara
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Presiden Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Pemohon
Presiden Republik Indonesia
Amar singkat
Ditolak
Kata kunci
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara; Presiden; Dewan Perwakilan Rakyat; Badan Pemeriksa Keuangan; kewenangan atribusi; Ke...
SKLN
3/SKLN-X/2012 • 19 Jul 2012
Isu perkara
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum dan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua
Pemohon
Komisi Pemilihan Umum
Amar singkat
Putusan Sela
SKLN
5/SKLN-IX/2011 • 08 Feb 2012
Isu perkara
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komite Kerja Advokat Indonesia dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pemohon
Suhardi Somomoelyono
Amar singkat
Tidak Dapat Diterima
Kata kunci
Komite Kerja Advokat Indonesia; lembaga negara; Kode Etik Advokat; profesi Advokat; Indonesian Bar Association; PERADI;...
SKLN
3/SKLN-IX/2011 • 17 Jan 2012
Isu perkara
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Bupati Kabupaten Kutai Timur terhadap Pemerintah RI c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
Pemohon
H. Isran Noor, M.Si
Amar singkat
Tidak Dapat Diterima
Kata kunci
SKLN; Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Undang-Undang Pemerintah Daerah...
SKLN
1/SKLN-X/2012 • 17 Jan 2012
Isu perkara
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI terhadap Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh
Pemohon
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI
Amar singkat
Putusan Sela
Kata kunci
SKLN; Putusan Sela; Kementerian Dalam Negeri; Komisi Independen Pemilihan; Calon Gubernur; Calon Bupati; Calon Walikota;...
SKLN
4/SKLN-IX/2011 • 24 Nov 2011
Isu perkara
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) terhadap Menteri Agama Republik Indonesia
Pemohon
Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi
Amar singkat
Tidak Dapat Diterima
Kata kunci
Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK);Kementrian Agama;
SKLN
2/SKLN-IX/2011 • 29 Sep 2011
Isu perkara
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Bupati Kab. Penajam Passer Utara, Prov. Kaltim dan Ketua DPRD Kab. Penajam Passer Utara, Prov. Kaltim terhadap Menteri Kehutanan RI
Pemohon
1. H. Andi Harahap, S.Sos (Bupati Kab. Penajam Passer Utara) 2. Nanang Ali, S.E (Ketua DPRD Kab. Penajam Passer Utara)
Amar singkat
Tidak Dapat Diterima
SKLN
1/SKLN-VIII/2010 • 11 Mar 2011
Isu perkara
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah terhadap Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Pemohon
Pemohon : 1. H. Abdullah Tuasikal (Bupati Maluku Tengah) 2. Asis Matulette (Ketua DPRD Maluku Tengah) Kuasa Pemohon : Dr. A. Muhammad Asrunt, S.H., M.H., dkk Termohon : Menteri Dalam Negeri RI
Amar singkat
Tidak Dapat Diterima
SKLN
27/SKLN-VI/2008 • 09 Feb 2009
Isu perkara
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara Melawan Presiden Republik Indonesia
Pemohon
Pemohon : KPU Provinsi Maluku Utara Termohon Presiden RI
Amar singkat
Tidak Dapat Diterima
SKLN
1/SKLN-VI/2008 • 27 Mar 2008
Isu perkara
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2007 - 2012 Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten...
Pemohon
Pemohon : Drs. H. Muhammad Lufti, dkk Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Kuasa : Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk
Amar singkat
Tidak Dapat Diterima
Kata kunci
Permohonan ditarik kembali
SKLN
7/SKLN-VI/2008 • 17 Mar 2008
Isu perkara
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Bank Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi
Pemohon
Pemohon : Dr. Ir. Burhanudin Abdullah, M.A. (Gubernur Bank Indonesia) Kuasa : AA Dani Saliswijaya, S.H., M.H., dkk
Amar singkat
Ditarik Kembali
Kata kunci
permohonan ditarik kembali; cholidin nasir
SKLN
26/SKLN-V/2007 • 10 Mar 2008
Isu perkara
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Komisi Independen Pemilihan Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara & Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara TERHADAP Komisi Indep...
Pemohon
Pemohon I Komisi Independen Pemilihan Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara Pemohon II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara Kuasa: Dr. (Jur) O.C. Kaligis., dkk Termohon I Komisi Independen Pemilihan Tingkat Provinsi...
Amar singkat
Tidak Dapat Diterima
Kata kunci
Komisi Independen Pemilihan; Dewan Perwakilan Rakyat Aceh; Gubernur NAD; Presiden; Menteri Dalam Negeri; Kabupaten Aceh...
