Partisipasi Generasi Muda dalam Pembentukan Kebijakan Publik
Kebijakan publik yang tertutup berisiko memicu penolakan, pengujian hukum, dan krisis legitimasi. Generasi muda harus dilibatkan secara bermakna.
Kanal Opini
Opini
Analisis, argumentasi, dan gagasan hukum dari para penulis dan kontributor — disusun untuk dibaca, dipikirkan, dan dibagikan.
Topik
Filter
Reset semua
Opini Terbaru
15 tulisanKetahanan Rumah Tangga: Benteng Hadapi Krisis Pangan Dan Energi?
Hadapi krisis energi & pangan dari rumah: optimalkan lahan, diversifikasi pangan lokal, hemat energi, kelola stok. Mandiri & berkelanjutan!
Vonis Laras Faizati dan Era Baru "Pidana Pengawasan" dalam KUHP Nasional
Vonis Laras Faizati menandai era baru pidana pengawasan dalam KUHP Nasional. Apa implikasinya bagi kebebasan berpendapat?
Indonesia dan Pengentasan Kemiskinan yang Belum Tercapai
Kemiskinan di Indonesia: Analisis mendalam akar masalah, data BPS, dan amanat konstitusi UUD 1945 pasal 34 ayat 1.
Legislasi Ugal-ugalan: Otoritarianisme Berjubah Undang-Undang
Legislasi ugal-ugalan mengungkap otoritarianisme prosedural, dominasi oligarki, dan runtuhnya demokrasi dalam pembentukan undang-undang
Urgensi Hukum Lingkungan dalam Mendukung Praktik Agroforestry dan Konservasi Alam di Indonesia
Selamatkan biodiversitas Indonesia! Agroforestry dan penegakan hukum lingkungan jadi kunci untuk keberlanjutan ekosistem.
Pilkada Langsung vs DPRD: Menakar Kualitas Demokrasi Lokal
Mengkaji pilkada langsung dan melalui DPRD dari perspektif kedaulatan rakyat, beban fiskal negara, dan kualitas demokrasi lokal.
Kasus Lahan Citraland Sumatera Utara: Dugaan Korupsi Alih Fungsi Aset PTPN I
Artikel ini membahas kasus Citraland di Sumatera Utara yang melibatkan dugaan penyalahgunaan aset negara milik PTPN I.
Asas Retroaktif Kasus Bom Bali: Melanggar UUD 1945 Demi Keadilan?
Polemik penerapan hukum dalam kasus Bom Bali 2002 menjadi salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Pemerintah memberlakukan...
Izin TKA Dihapus UU Cipta Kerja: Ancaman Serius bagi Pekerja Lokal?
UU Cipta Kerja hapus izin TKA, kini hanya perlu RPTKA. Kebijakan ini dinilai permudah investasi namun ancam pekerja lokal.
Menyoal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Pahami 3 aspek krusial dalam pembentukan undang-undang dan pentingnya asas legalitas dalam hukum pidana. Simak analisis mengapa ketentuan dalam UU 28/1999 ten...
Memahami Perbedaan MoU, LoI, dan MoA dalam Perjanjian
Pahami perbedaan krusial antara Memorandum of Understanding (MoU), Memorandum of Agreement (MoA), dan Letter of Intent (LoI) untuk melindungi kerja sama bisni...
RUU Perampasan Aset Harapan Baru Melawan Korupsi
RUU Perampasan Aset hadir sebagai solusi atasi korupsi: mekanisme perampasan aset tanpa vonis pidana. Efektifkah?
