Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 17,781–17,800 dari 18,835 dokumen.
Halaman 890 dari 942
Peraturan Daerah (Perda)
No. 4 Tahun 1980
Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor: 9 Tahun 1977 Tentang: Pelaksanaan Undang-Undang Gangguan
Instansi
Indonesia, Kabupaten Rembang
Status hukum
Tidak Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 1980 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor: 9 Tahun 1977 Tentang: Pelaksanaan Undang-Undang Gangguan
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1980
Tempat
Rembang
Peraturan Daerah (Perda)
No. 14 Tahun 1980
Mengubah Ketujuh Kali Peraturan Deerah Kabupaten Tingkat II Kebumen Untuk Melaksanakan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Peraturan Pemerintah Lalu Lintas
Instansi
Indonesia, Kabupaten Kebumen
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 1980 tentang Mengubah Ketujuh Kali Peraturan Deerah Kabupaten Tingkat II Kebumen Untuk Melaksanakan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Peraturan Pemerintah Lalu Lintas
Identitas hukum
No. 14 • Tahun 1980
Tempat
Kebumen
Peraturan Daerah (Perda)
No. 11 Tahun 1980
MERUBAH UNTUK KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 25/PD/DPRD/1970, MENGENAI PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 1980 tentang MERUBAH UNTUK KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 25/PD/DPRD/1970, MENGENAI PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 1980
Tempat
Bantaeng
Peraturan Daerah (Perda)
No. 6 Tahun 1979
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS NO. 15 TAHUN 1977 TENTANG IURAN PEMBANGUNAN DAERAH (IPEDA)
Instansi
Indonesia, Kabupaten Maros
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 1979 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS NO. 15 TAHUN 1977 TENTANG IURAN PEMBANGUNAN DAERAH (IPEDA)
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1979
Tempat
Turikale
Tanggal
25 Jun 1980
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1979
Kesejahteraan Anak
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1979
Tempat
Jakarta
Tanggal
23 Jul 1979
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1979
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1979 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1979
Tempat
Jakarta
Tanggal
29 Jun 1979
Peraturan Daerah (Perda)
No. 3 Tahun 1979
Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980
Instansi
Indonesia, Provinsi Jawa Tengah
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1979 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1979
Tempat
Semarang
Tanggal
17 Apr 1979
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1979
Ekstradisi
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1979
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1979
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1979
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1979
Pemerintahan Desa
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1979
Tempat
Jakarta
Peraturan Daerah (Perda)
No. 3 Tahun 1978
Penetapan Perubahan Ke-II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978
Instansi
Indonesia, Provinsi Jawa Tengah
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penetapan Perubahan Ke-II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1978
Tempat
Semarang
Tanggal
27 Jul 1978
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1978
Perubahan dan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1978 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1978
Tempat
Jakarta
Tanggal
26 Jul 1978
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1978
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1978 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1978
Tempat
Jakarta
Tanggal
30 Jun 1978
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1978
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1978 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1978
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1978
Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Ekstradisi
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Ekstradisi
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1978
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1978
Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1978
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 1978
Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1978
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 1978
Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1978
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 8 Tahun 1978
Pengesahan Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-Senjata Nuklir
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-Senjata Nuklir
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1978
Tempat
Jakarta
Peraturan Daerah (Perda)
No. 1 Tahun 1978
Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978
Instansi
Indonesia, Provinsi Jawa Tengah
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1978 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1978
Tempat
Semarang