Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 17,761–17,780 dari 18,835 dokumen.
Halaman 889 dari 942
Undang-undang (UU)
No. 8 Tahun 1981
Hukum Acara Pidana
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1981
Tempat
Jakarta
Peraturan Daerah (Perda)
No. 15 Tahun 1980
PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAN UMUM
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 15 Tahun 1980 tentang PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAN UMUM
Identitas hukum
No. 15 • Tahun 1980
Tempat
Bantaeng
Tanggal
21 Sep 1981
Peraturan Daerah (Perda)
No. 19 Tahun 1980
Mutatis Mutandis Peraturan Pemerintah No. 46 Th 1971 Tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara.
Instansi
Indonesia, Kabupaten Rembang
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 1980 tentang Mutatis Mutandis Peraturan Pemerintah No. 46 Th 1971 Tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara.
Identitas hukum
No. 19 • Tahun 1980
Tempat
Rembang
Tanggal
18 Nov 1980
Peraturan Daerah (Perda)
No. 14 Tahun 1980
PENETAPAN PERUBAHAN APBD T.A 1979-1980
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 14 Tahun 1980 tentang PENETAPAN PERUBAHAN APBD T.A 1979-1980
Identitas hukum
No. 14 • Tahun 1980
Tempat
Bantaeng
Tanggal
14 Nov 1980
Instruksi Presiden (Inpres)
No. 13 Tahun 1980
Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
Identitas hukum
No. 13 • Tahun 1980
Tempat
Jakarta
Tanggal
10 Sep 1980
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 1980
Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1980
Tempat
Jakarta
Tanggal
29 Jul 1980
Undang-undang (UU)
No. 8 Tahun 1980
Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1980
Tempat
Jakarta
Tanggal
29 Jul 1980
Undang-undang (UU)
No. 9 Tahun 1980
Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1980
Tempat
Jakarta
Tanggal
29 Jul 1980
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1980
Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1969/1970
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1980 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1969/1970
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1980
Tempat
Jakarta
Tanggal
05 Jul 1980
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1980
Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1970/1971
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1980 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1970/1971
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1980
Tempat
Jakarta
Tanggal
05 Jul 1980
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 1980
Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1971/1972
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1980 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1971/1972
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1980
Tempat
Jakarta
Tanggal
05 Jul 1980
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1980
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1980 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1980
Tempat
Jakarta
Tanggal
28 Jun 1980
Peraturan Daerah (Perda)
No. 5 Tahun 1980
MERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 7 TAHUN 1976 MENGENAI PAJAK IZIN PENJUALAN MINUMAN KERAS
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 1980 tentang MERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 7 TAHUN 1976 MENGENAI PAJAK IZIN PENJUALAN MINUMAN KERAS
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1980
Tempat
Bantaeng
Tanggal
22 Apr 1980
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1980
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1980
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1980
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1980
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 10 Tahun 1980
Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1980 tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 1980
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 11 Tahun 1980
Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara d...
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 1980
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 12 Tahun 1980
Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
Identitas hukum
No. 12 • Tahun 1980
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 13 Tahun 1980
Jalan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan
Identitas hukum
No. 13 • Tahun 1980
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 41 Tahun 1980
Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum
Identitas hukum
No. 41 • Tahun 1980
Tempat
Jakarta