Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 17,741–17,760 dari 18,835 dokumen.
Halaman 888 dari 942
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 1981
Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Pemberantasan Uang Palsu Beserta Protokol (International Convention for The Suppression of Counterfeiting Currency and Protocol, Geneve 1929)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Pemberantasan Uang Palsu Beserta Protokol (International Convention for The Suppression of Counterfeiting Currency and Protocol, Geneve 1929)
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1981
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Jul 1981
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1981
Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1972/1973
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1981 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1972/1973
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1981
Tempat
Jakarta
Tanggal
04 Jul 1981
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1981
Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1973/1974
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1981 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1973/1974
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1981
Tempat
Jakarta
Tanggal
04 Jul 1981
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1981
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1981 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1981
Tempat
Jakarta
Tanggal
26 Jun 1981
Peraturan Daerah (Perda)
No. 9 Tahun 1981
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 1981 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1981
Tempat
Bantaeng
Tanggal
11 Jun 1981
Peraturan Daerah (Perda)
No. 10 Tahun 1981
PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 1981 tentang PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 1981
Tempat
Bantaeng
Tanggal
11 Jun 1981
Peraturan Daerah (Perda)
No. 11 Tahun 1981
TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 1981 tentang TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 1981
Tempat
Bantaeng
Tanggal
11 Jun 1981
Peraturan Daerah (Perda)
No. 6 Tahun 1981
MERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 7 TAHUN 1977 MENGENAI PERSEWAAN MOTOR WAJIB MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 1981 tentang MERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 7 TAHUN 1977 MENGENAI PERSEWAAN MOTOR WAJIB MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH T...
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1981
Tempat
Bantaeng
Tanggal
03 Jun 1981
Peraturan Daerah (Perda)
No. 7 Tahun 1981
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 1981 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1981
Tempat
Bantaeng
Tanggal
03 Jun 1981
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1981
Metrologi Legal
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1981
Tempat
Jakarta
Tanggal
01 Apr 1981
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1981
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1981
Tempat
Jakarta
Keputusan Presiden (Keppres)
No. 6 Tahun 1981
Naskah Undang-Undang Pemilihan Umum Seperti Yang Dimaksud Dalam Pasal II Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 1981 tentang Naskah Undang-Undang Pemilihan Umum Seperti Yang Dimaksud Dalam Pasal II Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1981
Tempat
Jakarta
Peraturan Daerah (Perda)
No. 1 Tahun 1981
Mengubah untuk Ketiga Kali Peraturan Daerah Kabupaten Puebalingga untuk Melaksanakan Undang-undang Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan
Instansi
Indonesia, Kabupaten Purbalingga
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 1981 tentang Mengubah untuk Ketiga Kali Peraturan Daerah Kabupaten Puebalingga untuk Melaksanakan Undang-undang Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1981
Tempat
Purbalingga
Peraturan Daerah (Perda)
No. 1 Tahun 1981
MERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 3 TAHUN 1979 MENGENAI PAJAK REHABILITASI JALAN
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 1981 tentang MERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 3 TAHUN 1979 MENGENAI PAJAK REHABILITASI JALAN
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1981
Tempat
Bantaeng
Peraturan Daerah (Perda)
No. 2 Tahun 1981
MERUBAH UNTUK KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 33/PD/DPRD/1969 MENGENAI PAJAK BANGSA ASING
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 1981 tentang MERUBAH UNTUK KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 33/PD/DPRD/1969 MENGENAI PAJAK BANGSA ASING
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1981
Tempat
Bantaeng
Peraturan Daerah (Perda)
No. 4 Tahun 1981
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TAHUN ANGGARAN 1980/1981
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 1981 tentang PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TAHUN ANGGARAN 1980/1981
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1981
Tempat
Bantaeng
Peraturan Daerah (Perda)
No. 8 Tahun 1981
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 1981 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1981
Tempat
Bantaeng
Peraturan Daerah (Perda)
No. 12 Tahun 1981
PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN SERA KEPALA DUSUN
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 12 Tahun 1981 tentang PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN SERA KEPALA DUSUN
Identitas hukum
No. 12 • Tahun 1981
Tempat
Bantaeng
Peraturan Daerah (Perda)
No. 13 Tahun 1981
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1981/1982
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 13 Tahun 1981 tentang PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1981/1982
Identitas hukum
No. 13 • Tahun 1981
Tempat
Bantaeng
Peraturan Daerah (Perda)
No. 10 Tahun 1981
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
Instansi
Indonesia, Kabupaten Maros
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 1981 tentang PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 1981
Tempat
Turikale