Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 17,721–17,740 dari 18,835 dokumen.
Halaman 887 dari 942
Undang-undang (UU)
No. 9 Tahun 1982
Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1975/1976
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1975/1976
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1982
Tempat
Jakarta
Tanggal
29 Jun 1982
Undang-undang (UU)
No. 10 Tahun 1982
Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1976/1977
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1976/1977
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 1982
Tempat
Jakarta
Tanggal
29 Jun 1982
Undang-undang (UU)
No. 11 Tahun 1982
Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1977/1978
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1977/1978
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 1982
Tempat
Jakarta
Tanggal
29 Jun 1982
Undang-undang (UU)
No. 12 Tahun 1982
Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1978/1979
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1978/1979
Identitas hukum
No. 12 • Tahun 1982
Tempat
Jakarta
Tanggal
29 Jun 1982
Peraturan Daerah (Perda)
No. 3 Tahun 1982
PERBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYAENG
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 1982 tentang PERBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYAENG
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1982
Tempat
Bantaeng
Tanggal
20 Apr 1982
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 1982
Hak Cipta
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1982
Tempat
Jakarta
Tanggal
12 Apr 1982
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1982
Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus (Convention On Special Missions, New York 1969)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus (Convention On Special Missions, New York 1969)
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1982
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1982
Wajib Daftar Perusahaan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1982
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1982
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1982
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1982
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1982 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1982
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 13 Tahun 1982
Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang
Identitas hukum
No. 13 • Tahun 1982
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 14 Tahun 1982
Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
Identitas hukum
No. 14 • Tahun 1982
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 15 Tahun 1982
Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
Identitas hukum
No. 15 • Tahun 1982
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 16 Tahun 1982
Pembentukan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar
Identitas hukum
No. 16 • Tahun 1982
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 17 Tahun 1982
Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Identitas hukum
No. 17 • Tahun 1982
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 18 Tahun 1982
Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado
Identitas hukum
No. 18 • Tahun 1982
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 19 Tahun 1982
Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang
Identitas hukum
No. 19 • Tahun 1982
Tempat
Jakarta
Peraturan Daerah (Perda)
No. 7 Tahun 1982
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYAENG
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 1982 tentang PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYAENG
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1982
Tempat
Bantaeng
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 1981
Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan Di Perusahaan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan Di Perusahaan
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1981
Tempat
Jakarta
Tanggal
31 Jul 1981
Peraturan Daerah (Perda)
No. 9 Tahun 1981
NAMA-NAMA JALAN DALAM KOTA MAROS
Instansi
Indonesia, Kabupaten Maros
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 1981 tentang NAMA-NAMA JALAN DALAM KOTA MAROS
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1981
Tempat
Turikale
Tanggal
29 Jul 1981