Database Peraturan

Database Peraturan

Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.

Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Contoh: UU 12 2011, Perpres, APBD, Kementerian, Jawa Barat.
Filter pencarian

Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.

Database Peraturan

Hasil peraturan

Menampilkan 17,681–17,700 dari 18,835 dokumen.

Halaman 885 dari 942
Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1985

Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
Identitas hukum No. 22 • Tahun 1985 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 1985

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1985/1986

Instansi Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 1985 tentang PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1985/1986
Identitas hukum No. 2 • Tahun 1985 Tempat Bantaeng
Instansi / wilayah
Indonesia, Kabupaten Bantaeng • Bantaeng
Sumber resmi
Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 1985

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 07 TAHUN 1976 TENTANG PAJAK IZIN PENJUALAN MINUMAN KERAS

Instansi Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 1985 tentang PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 07 TAHUN 1976 TENTANG PAJAK IZIN PENJUALAN MINUMAN KERAS
Identitas hukum No. 4 • Tahun 1985 Tempat Bantaeng
Instansi / wilayah
Indonesia, Kabupaten Bantaeng • Bantaeng
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1984

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women)

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women)
Identitas hukum No. 7 • Tahun 1984 Tempat Jakarta Tanggal 24 Jul 1984
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1984

Pos

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos
Identitas hukum No. 6 • Tahun 1984 Tempat Jakarta Tanggal 21 Jul 1984
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1984

Perindustrian

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
Identitas hukum No. 5 • Tahun 1984 Tempat Jakarta Tanggal 29 Jun 1984
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1984

Wabah Penyakit Menular

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
Identitas hukum No. 4 • Tahun 1984 Tempat Jakarta Tanggal 22 Jun 1984
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 1984

MERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG PEMUNGUTAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH INSTALASI KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

Instansi Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 1984 tentang MERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG PEMUNGUTAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH I...
Identitas hukum No. 7 • Tahun 1984 Tempat Bantaeng Tanggal 22 Jun 1984
Instansi / wilayah
Indonesia, Kabupaten Bantaeng • Bantaeng
Sumber resmi
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1984

Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1984 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
Identitas hukum No. 1 • Tahun 1984 Tempat Jakarta Tanggal 16 Jun 1984
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1984

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1980/1981

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1984 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1980/1981
Identitas hukum No. 2 • Tahun 1984 Tempat Jakarta Tanggal 05 Jun 1984
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1984

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1983/1984

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1984 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1983/1984
Identitas hukum No. 3 • Tahun 1984 Tempat Jakarta Tanggal 05 Jun 1984
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1984

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1984 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985
Identitas hukum No. 1 • Tahun 1984 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1984

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Menjadi Undang-Undang

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1984 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Menjadi Undang-Undang
Identitas hukum No. 8 • Tahun 1984 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Keputusan Presiden (Keppres) No. 33 Tahun 1984

Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Identitas hukum No. 33 • Tahun 1984 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 1984

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

Instansi Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 1984 tentang POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
Identitas hukum No. 1 • Tahun 1984 Tempat Bantaeng
Instansi / wilayah
Indonesia, Kabupaten Bantaeng • Bantaeng
Sumber resmi
Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 1984

MERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH NO 6 TH 1970 TTG KEURING KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Instansi Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 1984 tentang MERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH NO 6 TH 1970 TTG KEURING KENDARAAN TIDAK BERMOTOR
Identitas hukum No. 3 • Tahun 1984 Tempat Bantaeng
Instansi / wilayah
Indonesia, Kabupaten Bantaeng • Bantaeng
Sumber resmi
Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 1984

MERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG RETRIBUSI PENGANGKUTAN SAMPAH SERTA PEMELIHARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA

Instansi Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 1984 tentang MERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG RETRIBUSI PENGANGKUTAN SAMPAH SERTA PEMELIHARAAN KEBERSIH...
Identitas hukum No. 4 • Tahun 1984 Tempat Bantaeng
Instansi / wilayah
Indonesia, Kabupaten Bantaeng • Bantaeng
Sumber resmi
Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 1984

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 25/PD/DPRD/1970 TENTANG PAJAK KENDARAAN DIATAS AIR.

Instansi Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 1984 tentang PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 25/PD/DPRD/1970 TENTANG PAJAK KENDARAAN DIATAS AIR.
Identitas hukum No. 6 • Tahun 1984 Tempat Bantaeng
Instansi / wilayah
Indonesia, Kabupaten Bantaeng • Bantaeng
Sumber resmi
Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 1984

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1984/1985.

Instansi Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 1984 tentang PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1984/1985.
Identitas hukum No. 8 • Tahun 1984 Tempat Bantaeng
Instansi / wilayah
Indonesia, Kabupaten Bantaeng • Bantaeng
Sumber resmi
Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 1984

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TAHUN ANGGARAN 1983/1984

Instansi Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 1984 tentang PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TAHUN ANGGARAN 1983/1984
Identitas hukum No. 9 • Tahun 1984 Tempat Bantaeng
Instansi / wilayah
Indonesia, Kabupaten Bantaeng • Bantaeng
Sumber resmi
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.