Database Peraturan

Database Peraturan

Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.

Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Contoh: UU 12 2011, Perpres, APBD, Kementerian, Jawa Barat.
Filter pencarian

Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.

Database Peraturan

Hasil peraturan

Menampilkan 17,661–17,680 dari 18,835 dokumen.

Halaman 884 dari 942
Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1985

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Un...
Identitas hukum No. 35 • Tahun 1985 Tempat Jakarta Tanggal 10 Jul 1985
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1985

Perikanan

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
Identitas hukum No. 9 • Tahun 1985 Tempat Jakarta Tanggal 19 Jun 1985
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1985

Organisasi Kemasyarakatan

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Identitas hukum No. 8 • Tahun 1985 Tempat Jakarta Tanggal 17 Jun 1985
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1985

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1981/1982

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1985 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1981/1982
Identitas hukum No. 6 • Tahun 1985 Tempat Jakarta Tanggal 10 Jun 1985
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1985

Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1985 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985
Identitas hukum No. 7 • Tahun 1985 Tempat Jakarta Tanggal 10 Jun 1985
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 1985

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 02 TANGGAL 25 JANUARI 1978 TENTANG PEMUNGUTAN SEWA ATAS PENGGUNAAN BANGUNAN/LOS-LOS DALAM PASAR SENTRAL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

Instansi Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 1985 tentang PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 02 TANGGAL 25 JANUARI 1978 TENTANG PEMUNGUTAN SEWA ATAS PENGGUNAAN BANGUNAN/LOS-LOS DALAM PASAR SENTRAL KABUP...
Identitas hukum No. 5 • Tahun 1985 Tempat Bantaeng Tanggal 12 Apr 1985
Instansi / wilayah
Indonesia, Kabupaten Bantaeng • Bantaeng
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1985

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 d...
Identitas hukum No. 1 • Tahun 1985 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1985

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diuba...
Identitas hukum No. 2 • Tahun 1985 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1985

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
Identitas hukum No. 3 • Tahun 1985 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1985

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1985 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986
Identitas hukum No. 4 • Tahun 1985 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1985

Referendum

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum
Identitas hukum No. 5 • Tahun 1985 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1985

Pencabutan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1985 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang
Identitas hukum No. 10 • Tahun 1985 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1985

Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention Nairobi, 1982)

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention Nairobi, 1982)
Identitas hukum No. 11 • Tahun 1985 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1985

Pajak Bumi Dan Bangunan

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
Identitas hukum No. 12 • Tahun 1985 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1985

Bea Materai

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
Identitas hukum No. 13 • Tahun 1985 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1985

Mahkamah Agung

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Identitas hukum No. 14 • Tahun 1985 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1985

Ketenagalistrikan

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan
Identitas hukum No. 15 • Tahun 1985 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1985

Rumah Susun

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
Identitas hukum No. 16 • Tahun 1985 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 1985

Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)
Identitas hukum No. 17 • Tahun 1985 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1985

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1985 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
Identitas hukum No. 1 • Tahun 1985 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.