Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 17,621–17,640 dari 18,835 dokumen.
Halaman 882 dari 942
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1989
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1986/1987
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1989 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1986/1987
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1989
Tempat
Jakarta
Tanggal
20 Jul 1989
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1989
Telekomunikasi
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1989
Tempat
Jakarta
Tanggal
01 Apr 1989
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1989
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1989/1990
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1989/1990
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1989
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1989
Sistem Pendidikan Nasional
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1989
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 1989
Peradilan Agama
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1989
Tempat
Jakarta
Peraturan Daerah (Perda)
No. 7 Tahun 1989
Memberlakukan Secara Mutatis Mutandis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 Tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 84) Sebagai Undan-Undang Terhadap Pajak/Retribusi Daerah Kota Madya Daerah Tk. Ii Ujung Poandang
Instansi
Indonesia, Kota Makassar
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 7 Tahun 1989 tentang Memberlakukan Secara Mutatis Mutandis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 Tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 84) Sebagai Undan-...
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1989
Tempat
Makassar
Peraturan Daerah (Perda)
No. 4 Tahun 1989
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TAHUN ANGGARAN 1988/1989
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 1989 tentang PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TAHUN ANGGARAN 1988/1989
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1989
Tempat
Bantaeng
Peraturan Daerah (Perda)
No. 3 Tahun 1989
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTANG TAHUN ANGGARAN 1989/1990
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 1989 tentang PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTANG TAHUN ANGGARAN 1989/1990
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1989
Tempat
Bantaeng
Peraturan Daerah (Perda)
No. 15 Tahun 1989
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
Instansi
Indonesia, Kabupaten Maros
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 1989 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
Identitas hukum
No. 15 • Tahun 1989
Tempat
Turikale
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1988
Pengesahan "Protocol Amending The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia"
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pengesahan "Protocol Amending The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia"
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1988
Tempat
Jakarta
Tanggal
01 Jul 1988
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1988
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1988
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1988
Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1988
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1988
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1988 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1988
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1988
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1987/1988
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1988 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1987/1988
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1988
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 1988
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1985/1986
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1985/1986
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1988
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 29 Tahun 1988
Perubahan Atas Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
Identitas hukum
No. 29 • Tahun 1988
Tempat
Jakarta
Peraturan Daerah (Perda)
No. 1 Tahun 1988
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 1988 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1988
Tempat
Bantaeng
Peraturan Daerah (Perda)
No. 6 Tahun 1988
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 33/PD/DPRD/1969 TENTANG PAJAK BANGSA ASING.
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 1988 tentang PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 33/PD/DPRD/1969 TENTANG PAJAK BANGSA ASING.
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1988
Tempat
Bantaeng
Peraturan Daerah (Perda)
No. 3 Tahun 1988
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTANG TAHUN ANGGARAN 1987/1988
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 1988 tentang PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTANG TAHUN ANGGARAN 1987/1988
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1988
Tempat
Bantaeng
Undang-undang (UU)
No. 8 Tahun 1987
Protokol
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1987
Tempat
Jakarta
Tanggal
28 Sep 1987