Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 17,581–17,600 dari 18,835 dokumen.
Halaman 880 dari 942
Peraturan Daerah (Perda)
No. 3 Tahun 1991
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1991/1992
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 1991 tentang PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1991/1992
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1991
Tempat
Bantaeng
Tanggal
01 Apr 1991
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1991
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1991
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 1991
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1991
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 1991
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1991
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 7 Tahun 1991
Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1991
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 18 Tahun 1991
Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang-Undang Pokok Agraria
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1991 tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang-Undang Pokok Agraria
Identitas hukum
No. 18 • Tahun 1991
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 70 Tahun 1991
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam
Identitas hukum
No. 70 • Tahun 1991
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 76 Tahun 1991
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1991
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pe...
Identitas hukum
No. 76 • Tahun 1991
Tempat
Jakarta
Peraturan Daerah (Perda)
No. 4 Tahun 1991
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Instansi
Indonesia, Provinsi Jawa Tengah
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1991 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1991
Tempat
Semarang
Peraturan Daerah (Perda)
No. 5 Tahun 1991
Penetapan Anggaran Pendapatan Danbelanja Daerah Propinsi Daerahtingkat I Jawa Tengahtahun Anggaran 1991/1992
Instansi
Indonesia, Provinsi Jawa Tengah
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Danbelanja Daerah Propinsi Daerahtingkat I Jawa Tengahtahun Anggaran 1991/1992
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1991
Tempat
Semarang
Peraturan Daerah (Perda)
No. 5 Tahun 1991
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Instansi
Indonesia, Kabupaten Magelang
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1991
Tempat
Mungkid
Peraturan Daerah (Perda)
No. 7 Tahun 1991
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Instansi
Indonesia, Kabupaten Magelang
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1991
Tempat
Mungkid
Peraturan Daerah (Perda)
No. 1 Tahun 1991
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS NOMOR 8 TAHUN 1976 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
Instansi
Indonesia, Kabupaten Maros
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1991 tentang PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS NOMOR 8 TAHUN 1976 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1991
Tempat
Turikale
Peraturan Daerah (Perda)
No. 9 Tahun 1990
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 16 TAHUN 1980 TENTANG RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 1990 tentang PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 16 TAHUN 1980 TENTANG RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1990
Tempat
Bantaeng
Tanggal
27 Nov 1990
Undang-undang (UU)
No. 11 Tahun 1990
Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 1990
Tempat
Jakarta
Tanggal
14 Nov 1990
Peraturan Daerah (Perda)
No. 2 Tahun 1990
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TAHUN ANGGARAN 1990/1991.
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 1990 tentang PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TAHUN ANGGARAN 1990/1991.
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1990
Tempat
Bantaeng
Tanggal
23 Jul 1990
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1990
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1990 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1990
Tempat
Jakarta
Tanggal
19 Jul 1990
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1990
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1987/1988
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1990 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1987/1988
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1990
Tempat
Jakarta
Tanggal
19 Jul 1990
Peraturan Daerah (Perda)
No. 13 Tahun 1990
Pemberian Kuasa Kepada Menteri Dalam Negeri untuk Mendirikan Dan Mengelola Yayasan Purna Bhalti dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Instansi
Indonesia, Provinsi Jawa Tengah
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Dalam Negeri untuk Mendirikan Dan Mengelola Yayasan Purna Bhalti dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Identitas hukum
No. 13 • Tahun 1990
Tempat
Semarang
Tanggal
18 Jun 1990
Peraturan Daerah (Perda)
No. 12 Tahun 1990
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah
Instansi
Indonesia, Provinsi Jawa Tengah
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah
Identitas hukum
No. 12 • Tahun 1990
Tempat
Semarang
Tanggal
18 Jun 1990