Database Peraturan

Database Peraturan

Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.

Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Contoh: UU 12 2011, Perpres, APBD, Kementerian, Jawa Barat.
Filter pencarian

Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.

Database Peraturan

Hasil peraturan

Menampilkan 17,601–17,620 dari 18,835 dokumen.

Halaman 881 dari 942
Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 1990

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG PUNGUTAN SEWA ATAS PENGGUNAAN BANGUNAN/LOS-LOS PASAR DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

Instansi Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 1990 tentang PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG PUNGUTAN SEWA ATAS PENGGUNAAN BANGUNAN/LOS-LOS PASAR DALAM KABUPATEN DAE...
Identitas hukum No. 6 • Tahun 1990 Tempat Bantaeng Tanggal 04 Jun 1990
Instansi / wilayah
Indonesia, Kabupaten Bantaeng • Bantaeng
Sumber resmi
Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 1990

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 10/DPRD/PD/IV/1974 TENTANG PENDAFTARAN HEWAN TERNAK/PENCAPAN.

Instansi Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 1990 tentang PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 10/DPRD/PD/IV/1974 TENTANG PENDAFTARAN HEWAN TERNAK/PENCAPAN.
Identitas hukum No. 7 • Tahun 1990 Tempat Bantaeng Tanggal 04 Jun 1990
Instansi / wilayah
Indonesia, Kabupaten Bantaeng • Bantaeng
Sumber resmi
Peraturan Daerah (Perda) No. 11 Tahun 1990

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG PAJAK PEMBANGUNAN I

Instansi Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 1990 tentang PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG PAJAK PEMBANGUNAN I
Identitas hukum No. 11 • Tahun 1990 Tempat Bantaeng Tanggal 04 Jun 1990
Instansi / wilayah
Indonesia, Kabupaten Bantaeng • Bantaeng
Sumber resmi
Peraturan Daerah (Perda) No. 12 Tahun 1990

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG PUNGUTAN SEWA ATAS PENGGUNAAN BANGUNAN/LOS-LOS PASAR DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

Instansi Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 12 Tahun 1990 tentang PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG PUNGUTAN SEWA ATAS PENGGUNAAN BANGUNAN/LOS-LOS PASAR DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
Identitas hukum No. 12 • Tahun 1990 Tempat Bantaeng Tanggal 04 Jun 1990
Instansi / wilayah
Indonesia, Kabupaten Bantaeng • Bantaeng
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1990

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991
Identitas hukum No. 1 • Tahun 1990 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1990

Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
Identitas hukum No. 4 • Tahun 1990 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Identitas hukum No. 5 • Tahun 1990 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1990

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah
Identitas hukum No. 6 • Tahun 1990 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1990

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung
Identitas hukum No. 7 • Tahun 1990 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1990

Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
Identitas hukum No. 8 • Tahun 1990 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1990

Kepariwisataan

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan
Identitas hukum No. 9 • Tahun 1990 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1990

Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,Medan, dan Ujung Pandang

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,Medan, dan Ujung Pandang
Identitas hukum No. 10 • Tahun 1990 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1990

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Raky...
Identitas hukum No. 37 • Tahun 1990 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 1990

Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk

Instansi Indonesia, Kabupaten Magelang
Status hukum Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam Rangka Pelaks...
Identitas hukum No. 1 • Tahun 1990 Tempat Mungkid
Instansi / wilayah
Indonesia, Kabupaten Magelang • Mungkid
Sumber resmi
Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 1990

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Instansi Indonesia, Kabupaten Magelang
Status hukum Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Identitas hukum No. 4 • Tahun 1990 Tempat Mungkid
Instansi / wilayah
Indonesia, Kabupaten Magelang • Mungkid
Sumber resmi
Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 1990

Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Biaya Perawatan/Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Instansi Indonesia, Kabupaten Magelang
Status hukum Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Biaya Perawatan/Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum dan Pusat Keseha...
Identitas hukum No. 6 • Tahun 1990 Tempat Mungkid
Instansi / wilayah
Indonesia, Kabupaten Magelang • Mungkid
Sumber resmi
Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 1990

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah TIngkat II Magelang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Instansi Indonesia, Kabupaten Magelang
Status hukum Tidak Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah TIngkat II Magelang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingka...
Identitas hukum No. 7 • Tahun 1990 Tempat Mungkid
Instansi / wilayah
Indonesia, Kabupaten Magelang • Mungkid
Sumber resmi
Peraturan Daerah (Perda) No. 17 Tahun 1990

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TAHUN 1990/1991

Instansi Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 17 Tahun 1990 tentang PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TAHUN 1990/1991
Identitas hukum No. 17 • Tahun 1990 Tempat Bantaeng
Instansi / wilayah
Indonesia, Kabupaten Bantaeng • Bantaeng
Sumber resmi
Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 1990

PENETAPAN HARI JADI BONE

Instansi Indonesia, Kabupaten Bone
Status hukum Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 1990 tentang PENETAPAN HARI JADI BONE
Identitas hukum No. 1 • Tahun 1990 Tempat Watampone
Instansi / wilayah
Indonesia, Kabupaten Bone • Watampone
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1989

Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1989 tentang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989
Identitas hukum No. 4 • Tahun 1989 Tempat Jakarta Tanggal 20 Jul 1989
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.