Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 17,541–17,560 dari 18,835 dokumen.
Halaman 878 dari 942
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1992
Usaha Perasuransian
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1992
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1992
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1992
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1992
Perumahan dan Permukiman
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1992
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1992
Benda Cagar Budaya
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1992
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 1992
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1992
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 1992
Perbankan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1992
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 8 Tahun 1992
Perfilman
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1992
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 9 Tahun 1992
Keimigrasian
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1992
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 13 Tahun 1992
Perkeretaapian
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian
Identitas hukum
No. 13 • Tahun 1992
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 14 Tahun 1992
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Identitas hukum
No. 14 • Tahun 1992
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 15 Tahun 1992
Penerbangan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
Identitas hukum
No. 15 • Tahun 1992
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 17 Tahun 1992
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992
Identitas hukum
No. 17 • Tahun 1992
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 18 Tahun 1992
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1989/1990
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1992 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1989/1990
Identitas hukum
No. 18 • Tahun 1992
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 19 Tahun 1992
Merek
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek
Identitas hukum
No. 19 • Tahun 1992
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 20 Tahun 1992
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, di Bandar Lampung, dan di Jambi
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, di Bandar Lampung, dan di Jambi
Identitas hukum
No. 20 • Tahun 1992
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 24 Tahun 1992
Penataan Ruang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
Identitas hukum
No. 24 • Tahun 1992
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 25 Tahun 1992
Perkoperasian
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
Identitas hukum
No. 25 • Tahun 1992
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
No. 1 Tahun 1992
Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1992
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 79 Tahun 1992
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
Identitas hukum
No. 79 • Tahun 1992
Tempat
Jakarta
Peraturan Daerah (Perda)
No. 4 Tahun 1992
RETRIBUSI PANGKALAN HASIL BUMI DAN LAUT DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 1992 tentang RETRIBUSI PANGKALAN HASIL BUMI DAN LAUT DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1992
Tempat
Bantaeng