Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 17,381–17,400 dari 18,835 dokumen.
Halaman 870 dari 942
Undang-undang (UU)
No. 20 Tahun 1997
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Identitas hukum
No. 20 • Tahun 1997
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 21 Tahun 1997
Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan
Identitas hukum
No. 21 • Tahun 1997
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 25 Tahun 1997
Ketenagakerjaan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
Identitas hukum
No. 25 • Tahun 1997
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 26 Tahun 1997
Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Identitas hukum
No. 26 • Tahun 1997
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 27 Tahun 1997
Mobilisasi dan Demobilisasi
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi
Identitas hukum
No. 27 • Tahun 1997
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 28 Tahun 1997
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Identitas hukum
No. 28 • Tahun 1997
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 29 Tahun 1997
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan
Identitas hukum
No. 29 • Tahun 1997
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 30 Tahun 1997
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/96
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1997 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/96
Identitas hukum
No. 30 • Tahun 1997
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 31 Tahun 1997
Peradilan Militer
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
Identitas hukum
No. 31 • Tahun 1997
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 32 Tahun 1997
Perdagangan Berjangka Komoditi
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
Identitas hukum
No. 32 • Tahun 1997
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
No. 1 Tahun 1997
Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1997
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 1997
Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 19...
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1997
Tempat
Jakarta
Peraturan Daerah (Perda)
No. 2 Tahun 1997
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Instansi
Indonesia, Kabupaten Magelang
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1997
Tempat
Mungkid
Peraturan Daerah (Perda)
No. 11 Tahun 1996
Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Instansi
Indonesia, Kabupaten Magelang
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 1996 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 1996
Tempat
Mungkid
Tanggal
28 Nov 1996
Undang-undang (UU)
No. 8 Tahun 1996
Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971)
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1996
Tempat
Jakarta
Tanggal
07 Nov 1996
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 1996
Pangan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1996
Tempat
Jakarta
Tanggal
04 Nov 1996
Peraturan Daerah (Perda)
No. 13 Tahun 1996
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 13 Tahun 1996 tentang PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
Identitas hukum
No. 13 • Tahun 1996
Tempat
Bantaeng
Tanggal
12 Sep 1996
Peraturan Daerah (Perda)
No. 5 Tahun 1996
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG RERTIBUSI IZIN DISPENSASI PEMAKAIAN JALAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
Instansi
Indonesia, Kabupaten Maros
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 1996 tentang PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG RERTIBUSI IZIN DISPENSASI PEMAKAIAN JALAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II...
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1996
Tempat
Turikale
Tanggal
03 Sep 1996
Peraturan Daerah (Perda)
No. 5 Tahun 1996
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINASA KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 1996 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINASA KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1996
Tempat
Bantaeng
Tanggal
25 Apr 1996
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1996
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1996
Tempat
Jakarta
Tanggal
11 Apr 1996