Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 17,341–17,360 dari 18,835 dokumen.
Halaman 868 dari 942
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
No. 1 Tahun 1998
Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1998
Tempat
Jakarta
Tanggal
22 Apr 1998
Instruksi Presiden (Inpres)
No. 14 Tahun 1998
Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Bank Sentral dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Perbankan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Bank Sentral dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Perbankan
Identitas hukum
No. 14 • Tahun 1998
Tempat
Jakarta
Tanggal
22 Apr 1998
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1998
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Menjadi Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan...
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1998
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1998
Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1998
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1998
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1998
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 1998
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1998
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 8 Tahun 1998
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1998
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 9 Tahun 1998
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1998
Tempat
Jakarta
Keputusan Presiden (Keppres)
No. 188 Tahun 1998
Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang
Identitas hukum
No. 188 • Tahun 1998
Tempat
Jakarta
Peraturan Daerah (Perda)
No. 2 Tahun 1998
Pajak Hiburan
Instansi
Indonesia, Kota Sukabumi
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1998
Tempat
Sukabumi
Peraturan Daerah (Perda)
No. 3 Tahun 1998
Pajak Reklame
Instansi
Indonesia, Kota Sukabumi
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1998
Tempat
Sukabumi
Peraturan Daerah (Perda)
No. 4 Tahun 1998
Pajak Penerangan Jalan
Instansi
Indonesia, Kota Sukabumi
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1998
Tempat
Sukabumi
Peraturan Daerah (Perda)
No. 5 Tahun 1998
Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
Instansi
Indonesia, Kota Sukabumi
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1998
Tempat
Sukabumi
Peraturan Daerah (Perda)
No. 6 Tahun 1998
Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
Instansi
Indonesia, Kota Sukabumi
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1998
Tempat
Sukabumi
Peraturan Daerah (Perda)
No. 7 Tahun 1998
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun Anggaran 1998/1999
Instansi
Indonesia, Kota Sukabumi
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun Anggaran 1998/1999
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1998
Tempat
Sukabumi
Peraturan Daerah (Perda)
No. 3 Tahun 1998
PAJAK REKLAME
Instansi
Indonesia, Kabupaten Maros
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 1998 tentang PAJAK REKLAME
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1998
Tempat
Turikale
Peraturan Daerah (Perda)
No. 4 Tahun 1998
PAJAK HIBURAN
Instansi
Indonesia, Kabupaten Maros
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 1998 tentang PAJAK HIBURAN
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1998
Tempat
Turikale
Peraturan Daerah (Perda)
No. 5 Tahun 1998
PAJAK PENERANGAN JALAN
Instansi
Indonesia, Kabupaten Maros
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 1998 tentang PAJAK PENERANGAN JALAN
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1998
Tempat
Turikale
Peraturan Daerah (Perda)
No. 6 Tahun 1998
PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN "C"
Instansi
Indonesia, Kabupaten Maros
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 1998 tentang PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN "C"
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1998
Tempat
Turikale
Peraturan Daerah (Perda)
No. 7 Tahun 1998
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
Instansi
Indonesia, Kabupaten Maros
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 1998 tentang PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1998
Tempat
Turikale