Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 17,401–17,420 dari 18,835 dokumen.
Halaman 871 dari 942
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1996
Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1996
Tempat
Jakarta
Tanggal
09 Apr 1996
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1996
Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 1995/96
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 1995/96
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1996
Tempat
Jakarta
Tanggal
02 Apr 1996
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1996
Pembentukan Pengadilan Tinggi Dili
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Dili
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1996
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1996
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1996
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 1996
Perairan Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1996
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 9 Tahun 1996
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1996
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 74 Tahun 1996
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1995
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomo...
Identitas hukum
No. 74 • Tahun 1996
Tempat
Jakarta
Peraturan Daerah (Perda)
No. 8 Tahun 1996
PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PERANI PEMAKAI AIR (P3A) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 1996 tentang PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PERANI PEMAKAI AIR (P3A) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1996
Tempat
Bantaeng
Peraturan Daerah (Perda)
No. 1 Tahun 1996
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1996/1997
Instansi
Indonesia, Kabupaten Magelang
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1996/1997
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1996
Tempat
Mungkid
Peraturan Daerah (Perda)
No. 3 Tahun 1996
Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Instansi
Indonesia, Kabupaten Magelang
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1996
Tempat
Mungkid
Peraturan Daerah (Perda)
No. 4 Tahun 1996
Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Instansi
Indonesia, Kabupaten Magelang
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1996
Tempat
Mungkid
Peraturan Daerah (Perda)
No. 5 Tahun 1996
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Instansi
Indonesia, Kabupaten Magelang
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1996
Tempat
Mungkid
Peraturan Daerah (Perda)
No. 6 Tahun 1996
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Instansi
Indonesia, Kabupaten Magelang
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1996
Tempat
Mungkid
Peraturan Daerah (Perda)
No. 9 Tahun 1996
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Instansi
Indonesia, Kabupaten Magelang
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1996
Tempat
Mungkid
Peraturan Daerah (Perda)
No. 10 Tahun 1996
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
Instansi
Indonesia, Kabupaten Magelang
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 1996
Tempat
Mungkid
Peraturan Daerah (Perda)
No. 2 Tahun 1996
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
Instansi
Indonesia, Kota Magelang
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 2 Tahun 1996 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1996
Tempat
Magelang
Peraturan Daerah (Perda)
No. 10 Tahun 1996
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 10 TAHUN 1990 TANGGAL 4 JUNI 1990 TENTANG UANG LEGES
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 1996 tentang PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 10 TAHUN 1990 TANGGAL 4 JUNI 1990 TENTANG UANG LEGES
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 1996
Tempat
Bantaeng
Peraturan Daerah (Perda)
No. 11 Tahun 1996
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 02 TAHUN 1978 TENTANG PEMUNGUTAN SEWA ATAS PENGGUNAAN BANGUNAN/LOS-LOS PASAR DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 1996 tentang PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 02 TAHUN 1978 TENTANG PEMUNGUTAN SEWA ATAS PENGGUNAAN BANGUNAN/LOS-LOS PASAR DALAM KABUPATE...
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 1996
Tempat
Bantaeng
Peraturan Bupati (Perbup)
No. 1 Tahun 1996
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH TINGKAT II MAROS NOMOR 1 TAHUN 1986 TENTANG PEMASANGAN PLAT NOMOR RUMAH/BANGUNAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
Instansi
Indonesia, Kabupaten Maros
Status hukum
Berlaku
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1996 tentang PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH TINGKAT II MAROS NOMOR 1 TAHUN 1986 TENTANG PEMASANGAN PLAT NOMOR RUMAH/BANGUNAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1996
Tempat
Turikale
Peraturan Daerah (Perda)
No. 7 Tahun 1996
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG RETRIBUSI ATAS TEMPAT-TEMPAT REKREASI DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
Instansi
Indonesia, Kabupaten Maros
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 1996 tentang PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG RETRIBUSI ATAS TEMPAT-TEMPAT REKREASI DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAR...
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1996
Tempat
Turikale