Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 17,361–17,380 dari 18,835 dokumen.
Halaman 869 dari 942
Peraturan Daerah (Perda)
No. 8 Tahun 1998
PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN
Instansi
Indonesia, Kabupaten Maros
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 1998 tentang PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1998
Tempat
Turikale
Undang-undang (UU)
No. 24 Tahun 1997
Penyiaran
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran
Identitas hukum
No. 24 • Tahun 1997
Tempat
Jakarta
Tanggal
29 Sep 1997
Undang-undang (UU)
No. 23 Tahun 1997
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Identitas hukum
No. 23 • Tahun 1997
Tempat
Jakarta
Tanggal
19 Sep 1997
Undang-undang (UU)
No. 22 Tahun 1997
Narkotika
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
Identitas hukum
No. 22 • Tahun 1997
Tempat
Jakarta
Tanggal
01 Sep 1997
Undang-undang (UU)
No. 11 Tahun 1997
Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 1997
Tempat
Jakarta
Tanggal
29 Apr 1997
Undang-undang (UU)
No. 10 Tahun 1997
Ketenaganukliran
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 1997
Tempat
Jakarta
Tanggal
10 Apr 1997
Undang-undang (UU)
No. 9 Tahun 1997
Pengesahan Treaty On The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Di Asia Tenggara)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pengesahan Treaty On The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Di Asia Tenggara)
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1997
Tempat
Jakarta
Tanggal
02 Apr 1997
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1997
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1997
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1997
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1997
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1997
Pengadilan Anak
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1997
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1997
Psikotropika
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1997
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 1997
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1997
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 8 Tahun 1997
Dokumen Perusahaan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1997
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 12 Tahun 1997
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
Identitas hukum
No. 12 • Tahun 1997
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 14 Tahun 1997
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek
Identitas hukum
No. 14 • Tahun 1997
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 15 Tahun 1997
Ketransmigrasian
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
Identitas hukum
No. 15 • Tahun 1997
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 16 Tahun 1997
Statistik
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
Identitas hukum
No. 16 • Tahun 1997
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 17 Tahun 1997
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
Identitas hukum
No. 17 • Tahun 1997
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 18 Tahun 1997
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Identitas hukum
No. 18 • Tahun 1997
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 19 Tahun 1997
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Identitas hukum
No. 19 • Tahun 1997
Tempat
Jakarta