Database Peraturan

Database Peraturan

Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.

Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Contoh: UU 12 2011, Perpres, APBD, Kementerian, Jawa Barat.
Filter pencarian

Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.

Database Peraturan

Hasil peraturan

Menampilkan 17,421–17,440 dari 18,835 dokumen.

Halaman 872 dari 942
Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 1996

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS TAHUN ANGGARAN 1995/1996

Instansi Indonesia, Kabupaten Maros
Status hukum Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 1996 tentang PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS TAHUN ANGGARAN 1995/1996
Identitas hukum No. 9 • Tahun 1996 Tempat Turikale
Instansi / wilayah
Indonesia, Kabupaten Maros • Turikale
Sumber resmi
Peraturan Daerah (Perda) No. 13 Tahun 1995

ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS

Instansi Indonesia, Kabupaten Maros
Status hukum Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 1995 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
Identitas hukum No. 13 • Tahun 1995 Tempat Turikale Tanggal 23 Nov 1995
Instansi / wilayah
Indonesia, Kabupaten Maros • Turikale
Sumber resmi
Peraturan Daerah (Perda) No. 17 Tahun 1995

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Instansi Indonesia, Kabupaten Magelang
Status hukum Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Identitas hukum No. 17 • Tahun 1995 Tempat Mungkid Tanggal 19 Nov 1995
Instansi / wilayah
Indonesia, Kabupaten Magelang • Mungkid
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1995

Pasar Modal

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Identitas hukum No. 8 • Tahun 1995 Tempat Jakarta Tanggal 10 Nov 1995
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Peraturan Daerah (Perda) No. 15 Tahun 1995

Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1994/1995

Instansi Indonesia, Kabupaten Magelang
Status hukum Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1994/1995
Identitas hukum No. 15 • Tahun 1995 Tempat Mungkid Tanggal 28 Sep 1995
Instansi / wilayah
Indonesia, Kabupaten Magelang • Mungkid
Sumber resmi
Peraturan Daerah (Perda) No. 11 Tahun 1995

Retribusi Parkir Kendaraan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelangg

Instansi Indonesia, Kabupaten Magelang
Status hukum Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelangg
Identitas hukum No. 11 • Tahun 1995 Tempat Mungkid Tanggal 20 Jul 1995
Instansi / wilayah
Indonesia, Kabupaten Magelang • Mungkid
Sumber resmi
Peraturan Daerah (Perda) No. 12 Tahun 1995

Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1978 Tentang Kartu Ternak

Instansi Indonesia, Kabupaten Magelang
Status hukum Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1978 Tentang Kartu Ternak
Identitas hukum No. 12 • Tahun 1995 Tempat Mungkid Tanggal 20 Jul 1995
Instansi / wilayah
Indonesia, Kabupaten Magelang • Mungkid
Sumber resmi
Peraturan Daerah (Perda) No. 13 Tahun 1995

Sewa Rumah Dinas Milik/Dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Instansi Indonesia, Kabupaten Magelang
Status hukum Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 1995 tentang Sewa Rumah Dinas Milik/Dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Identitas hukum No. 13 • Tahun 1995 Tempat Mungkid Tanggal 20 Jul 1995
Instansi / wilayah
Indonesia, Kabupaten Magelang • Mungkid
Sumber resmi
Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 1995

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1995/1996

Instansi Indonesia, Kabupaten Magelang
Status hukum Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1995/1996
Identitas hukum No. 5 • Tahun 1995 Tempat Mungkid Tanggal 28 Apr 1995
Instansi / wilayah
Indonesia, Kabupaten Magelang • Mungkid
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1995

Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu, di Palu, di Kendari, dan di Kupang

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu, di Palu, di Kendari, dan di Kupang
Identitas hukum No. 3 • Tahun 1995 Tempat Jakarta Tanggal 27 Apr 1995
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1995

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 Dan Pera...
Identitas hukum No. 10 • Tahun 1995 Tempat Jakarta Tanggal 27 Apr 1995
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 1995

Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTK) Ibukota Kecamatan Tegalrejo Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2015

Instansi Indonesia, Kabupaten Magelang
Status hukum Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTK) Ibukota Kecamatan Tegalrejo Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2015
Identitas hukum No. 8 • Tahun 1995 Tempat Mungkid Tanggal 25 Jul 1994
Instansi / wilayah
Indonesia, Kabupaten Magelang • Mungkid
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1995

Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1995 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95
Identitas hukum No. 4 • Tahun 1995 Tempat Jakarta Tanggal 27 Apr 1994
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1995

Perseroan Terbatas

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
Identitas hukum No. 1 • Tahun 1995 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1995

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96
Identitas hukum No. 2 • Tahun 1995 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1995

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari.

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari.
Identitas hukum No. 6 • Tahun 1995 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1995

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1992/93

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1992/93
Identitas hukum No. 7 • Tahun 1995 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1995

Usaha Kecil

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
Identitas hukum No. 9 • Tahun 1995 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Kepabeanan

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
Identitas hukum No. 10 • Tahun 1995 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1995

Cukai

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
Identitas hukum No. 11 • Tahun 1995 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.