Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 17,301–17,320 dari 18,835 dokumen.
Halaman 866 dari 942
Undang-undang (UU)
No. 29 Tahun 1999
Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)
Identitas hukum
No. 29 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 30 Tahun 1999
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Identitas hukum
No. 30 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 31 Tahun 1999
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Identitas hukum
No. 31 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 32 Tahun 1999
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998
Identitas hukum
No. 32 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 33 Tahun 1999
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998
Identitas hukum
No. 33 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 34 Tahun 1999
Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
Identitas hukum
No. 34 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 35 Tahun 1999
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Identitas hukum
No. 35 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 44 Tahun 1999
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Identitas hukum
No. 44 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 45 Tahun 1999
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong
Identitas hukum
No. 45 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 46 Tahun 1999
Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Identitas hukum
No. 46 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 47 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang
Identitas hukum
No. 47 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 48 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue
Identitas hukum
No. 48 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 49 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
Identitas hukum
No. 49 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 50 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Boalemo
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
Identitas hukum
No. 50 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 51 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan
Identitas hukum
No. 51 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 52 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Lembata
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata
Identitas hukum
No. 52 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 53 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
Identitas hukum
No. 53 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 54 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Identitas hukum
No. 54 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 55 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Landak
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak
Identitas hukum
No. 55 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 56 Tahun 1999
Rakyat Terlatih
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
Identitas hukum
No. 56 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta