Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 17,281–17,300 dari 18,835 dokumen.
Halaman 865 dari 942
Undang-undang (UU)
No. 15 Tahun 1999
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon
Identitas hukum
No. 15 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Tanggal
20 Apr 1999
Undang-undang (UU)
No. 16 Tahun 1999
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai
Identitas hukum
No. 16 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Tanggal
20 Apr 1999
Undang-undang (UU)
No. 26 Tahun 1999
Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi
Identitas hukum
No. 26 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Tanggal
20 Apr 1999
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1999
Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistancein Criminal Matters)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistancein Cr...
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1999
Partai Politik
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1999
Pemilihan Umum
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1999
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1999
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 1999
Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 1999
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 17 Tahun 1999
Penyelenggaraan Ibadah Haji
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
Identitas hukum
No. 17 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 19 Tahun 1999
Pengesahan ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa)
Identitas hukum
No. 19 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 20 Tahun 1999
pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)
Identitas hukum
No. 20 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 21 Tahun 1999
Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan)
Identitas hukum
No. 21 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 22 Tahun 1999
Pemerintahan Daerah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Identitas hukum
No. 22 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 23 Tahun 1999
Bank Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Identitas hukum
No. 23 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 24 Tahun 1999
Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
Identitas hukum
No. 24 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 25 Tahun 1999
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Identitas hukum
No. 25 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 27 Tahun 1999
Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
Identitas hukum
No. 27 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 28 Tahun 1999
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Identitas hukum
No. 28 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta