Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Penulis
466 artikel
27,822 dibaca
Artikel oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Published: 466
22 Sep 2025
· KPK
· 2 menit baca
· 59 dibaca
KPK telusuri travel penerima kuota haji tambahan; soroti pembagian tak merata dan potensi kerugian negara.
21 Sep 2025
· Perlindungan Konsumen
· 5 menit baca
· 57 dibaca
Sering top up game? Pahami aspek hukum transaksi voucher online & tips aman agar terhindar dari penipuan dan kerugian. Pelajari hakmu!
18 Sep 2025
· Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
· 2 menit baca
· 74 dibaca
Sidang putusan kasus TPPU nikel ilegal yang menjerat Windu Aji Sutanto dan Glenn Ario Sudarto ditunda. Simak duduk perkara dan modus pencucian uang hasil korupsi tambang PT Antam
18 Sep 2025
· Nasional
· 3 menit baca
· 42 dibaca
MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...
18 Sep 2025
· Nasional
· 3 menit baca
· 47 dibaca
MK tolak uji UU Pembentukan Kota Bontang, namun dorong pembentuk UU tinjau ulang batas wilayah jika tak sesuai fakta historis & peta.
18 Sep 2025
· Putusan & Yurisprudensi
· 3 menit baca
· 51 dibaca
MK tolak uji materi UU LLAJ terkait APILL yang dinilai diskriminatif bagi penyandang buta warna. MK tegaskan pemerintah wajib akomodasi kebutuhan disabilitas.
18 Sep 2025
· Kepolisian
· 2 menit baca
· 50 dibaca
MK tolak uji materi syarat pendidikan polisi (SMU/sederajat). Pemohon dianggap tak punya kedudukan hukum. Simak alasan Mahkamah Konstitusi selengkapnya
18 Sep 2025
· Putusan & Yurisprudensi
· 3 menit baca
· 37 dibaca
MK putuskan! Batas waktu gugatan PHK 1 tahun kini dihitung sejak mediasi atau konsiliasi gagal, bukan dari tanggal PHK. Simak putusan MK terbaru.
17 Sep 2025
· Putusan & Yurisprudensi
· 3 menit baca
· 36 dibaca
MK menyatakan permohonan PHPU Jimmy–Inri tak dapat diterima. Dugaan politik uang pada PSU Pilbup Barito Utara tidak terbukti; honor relawan perlu diatur tegas
17 Sep 2025
· Nasional
· 2 menit baca
· 37 dibaca
MK tolak gugatan Pilgub Papua. Dalil anomali pengguna hak pilih melebihi 100% DPT dinilai tak terbukti dan merupakan kekeliruan dalam memahami data pemilih.