Daluwarsa dalam Perkara PHI Pasca Putusan MK 132/PUU-XXIII/2025
Putusan MK 132/PUU-XXIII/2025 mengubah titik awal daluwarsa dalam perkara PHI dan memperluas akses pekerja terhadap keadilan.
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “Force Majeure”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Klausula Eksonerasi: Antara Perlindungan Hukum dan Ketidakadilan
Dalam praktik hukum perjanjian, klausula eksonerasi sering kali menjadi topik yang kontroversial.
Force Majeure dalam Hukum Perdata di Indonesia
Artikel ini membahas tentang force majeure secara mendalam, mulai dari definisi, landasan hukum, jenis-jenis, hingga implementasinya...
Batasan Penipuan Dan Wanprestasi
Artikel ini membahas mengenai titik pembeda antara tindak pidana penipuan dan wanprestasi yang disertai contoh putusan.
Kehilangan Helm di Tempat Parkir: Siapa yang Bertanggung Jawab?
Artikel ini membahas hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan kehilangan helm di tempat parkir, serta langkah-langkah yang dap...
Tak Selamanya Perjanjian Batal Karena Keadaan Kahar
Tidak semua keadaan kahar membuat perjanjian batal. Pelajari ketentuannya melalui artikel ini.
Memahami Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional
Literasi Hukum - Artikel ini membahas mengenai asas pacta sunt servanda dalam perjanjian internasional yang menjadi dasar untuk mela...
