Pseudo-Netralitas: Fiksi Hukum dan Kooptasi Politik Birokrasi
Analisis pseudo-netralitas ASN: membongkar fiksi hukum yang menutupi kooptasi politik birokrasi. Kritik tajam atas desain hukum kepegawaian negara.
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Struktur Peradilan untuk Sengketa Tata Usaha Negara
Pelajari secara praktis mengenai struktur peradilan administrasi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
Kewenangan Administrasi melalui Atribusi, Delegasi, dan Mandat
Dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pejabat tata usaha negara memiliki kewenangan administrasi berdasarkan atribusi, d...
Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa
Pemerintah dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Ini disebut perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Namun, sifatnya agak berbeda...
Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Peradilan Administrasi
Pelajari bentuk keputusan tata usaha negara yang menjadi objek peradilan administrasi Indonesia.
Rumus Korupsi: 3 Kunci Terjadinya Korupsi
Artikel ini membahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara
Literasi Hukum - Menjelajahi konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hukum administrasi negara. Pelajari fungsi dan macam...
Kritik Pemerintah Haruskah Berujung Pemidanaan?
Artikel ini membahas bagaimana kritik pemerintah berujung pada ancaman dipidana.
Penerapan Asas-Asas Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Ketentuan Undang-Undang PTUN
Literasi Hukum - Artikel ini membahas tiga asas dalam hukum acara peradilan tata usaha negara (PTUN), yaitu asas praduga rechtmatig...
