Hukum (Umum)
Bebas Bersyarat untuk Koruptor: Di Mana Letak Keadilan?
Bebas bersyarat itu hak narapidana, tapi adilkah bagi rakyat?
Kanal Opini
Pencarian: “Negara”
Opini
Perspektif & analisis hukum.
Terkini
✕ Hapus Filter
Perundang-undangan & Regulasi
Pajak E-commerce Menyasar UMKM: Untungkan Negara, Rugikan Siapa?
Pajak e-commerce wajibkan UMKM bayar PPh 0,5% dari omzet. Kebijakan ini memperluas basis pajak negara, tapi berpotensi menambah beban admini...
HAM & Demokrasi
Bahaya Laten RKUHAP : Militer Menguasai Peradilan dan Mengaburkan HAM
Opini ini mengkritisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) 2025 yang dinilai sebagai kemunduran dalam sistem hukum Indo...
HAM & Demokrasi
Ketika Daerah "Primitif" Mengajarkan Demokrasi
Membahas transformasi warga pati dari yang di cap warga primitif menjadi warga yang menolong substansi demokrasi agar tetap eksis
Politik & Kebijakan Publik
Bansos Bermasalah: Antara Niat Baik dan Tata Kelola yang Gagal
Bansos di Indonesia bermasalah karena tata kelola dan penyalahgunaan. Teknologi dan pemberdayaan perlu diperkuat.
Hukum (Umum)
Meluruskan Paradigma Perppu (Kegentingan yang Memaksa) dalam Lensa Hukum Tata Negara Darurat
Artikel ini membahas upaya meluruskan makna Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
Hukum (Umum)
Wamen Rangkap Jabatan, Siapa Peduli ?
Artikel ini membahas bahwa MK telah menegaskan pada putusan MK tentang larangan rangkap jabatan bagi Wamen, namun fakta di lapangan berbeda.
Hukum (Umum)
Sengketa 4 Pulau: Pembelajaran Bersama Dalam Mengawal dan Menjaga Perdamaian Aceh
Sengekta kepemilikan 4 pulau antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara harus menjadi pembelajaran dalam merawat harmoni dalam bing...
Hukum (Umum)
Menertawakan Vonis Pemberat Tom Lembong : Pro Ekonomi Kapitalis dan Kontra Ekonomi Pancasila
Membahas terkait kasus impor gula yang menjerat Tom Lembong dan implikasinya terhadap politisasi hukum di Indonesia.
Politik & Kebijakan Publik
Optimalisasi Penerimaan Negara di Era Digital: Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
Optimalisasi penerimaan negara di era digital. Peran teknologi, pajak, & PNBP dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Kirim Opini Hukum
Tuangkan analisis hukum Anda. Tulisan terpilih akan dibaca oleh ribuan praktisi & akademisi.
Mulai Menulis
Sedang trending
#1
#2
#3
#4
#5
Janji Uang, Modus VCS: SelebTikTok Ditipu WNA Malaysia, Korban atau Ikut Salah?
1,783x dibacaRomantisme "Jalan Pintas": Menggugat Obral Amnesti dalam Perkara Korupsi
303x dibacaMengoptimalkan Kualitas dan Waktu dengan Template Dokumen Hukum
280x dibacaTenyata (tidak) Mudah Memperoleh Amnesti
250x dibacaSubjek Hukum Perdata Dan Objek Hukum Perdata
223x dibaca
Topik
Advokat
Analisis Putusan
Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)
E-Commerce & Platform Digital
Etika Profesi Hukum
Hak Kekayaan Intelektual
HAM & Demokrasi
Hubungan Diplomatik
Hukum (Umum)
Hukum Acara Pidana
Hukum Adat
Hukum Administrasi Negara
Hukum Agraria & Pertanahan
Hukum Bisnis
Hukum Internasional
Hukum Jaminan (Fidusia/Hak Tanggungan)
Hukum Pajak
Hukum Pangan
Hukum Perdata
Hukum Pertambangan
Hukum Pertanahan & Agraria
Hukum Pidana
Hukum Tata Negara
Kejaksaan
Kepatuhan & Tata Kelola
Korupsi
KPK
Legal Drafting & Legislative Drafting
Media & Pers
Perlindungan Data Pribadi
Perlindungan Konsumen
Perundang-undangan & Regulasi
Politik
Politik & Kebijakan Publik
Politik Hukum
Putusan & Yurisprudensi
Reformasi Hukum
sosial
Sosiologi Hukum
Teknologi Informasi & Telekomunikasi
Teori & Filsafat Hukum
Tindak Pidana Korupsi