Implikasi Putusan MK 135/PUU-XXII/2024: Pemilu Pisah, Sengketa, dan Perpanjangan Jabatan
Karya tulis ini membahas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.
Hasil pencarian opini
Filter
Reset
Hak Pilih Suku Baduy: Anomali Demokrasi antara Konstitusi dan Hukum Adat
Kasus suku Baduy mengajarkan kita bahwa demokrasi elektoral tidak selalu hitam dan putih.
Pengakuan Bersyarat Israel vs Tolak Visa Atlet: Mengurai Dilema Diplomasi Indonesia
Sikap Indonesia ke Israel-Palestina teruji. Kontras wacana Prabowo (akui Israel) dengan aksi nyata (tolak visa atlet Israel 2025).
Menguji Pengakuan Indonesia terhadap Israel: Tinjauan Konstitusi, Politik, dan Kemanusiaan
Opini hukum ini menelaah wacana pengakuan Indonesia terhadap Israel pasca pernyataan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB 2025.
Izin TKA Dihapus UU Cipta Kerja: Ancaman Serius bagi Pekerja Lokal?
UU Cipta Kerja hapus izin TKA, kini hanya perlu RPTKA. Kebijakan ini dinilai permudah investasi namun ancam pekerja lokal.
Kritik Program Makan Bergizi Gratis: Solusi Stunting atau Masalah Baru?
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk atasi stunting justru timbulkan masalah keracunan dan inefisiensi. Simak kritik dan solusinya
World News Day untuk Jurnalis atau Buzzer Politik?
Di tengah maraknya buzzer politik, jurnalisme Indonesia hadapi krisis kepercayaan. Opini ini mengupas ironi World News Day 2025 dan seruan agar media kemba...
Kontrak Sosial yang Terkhianati: Saat Daulat Rakyat Sekadar Ilusi
Artikel ini membahas tentang potret kejadian aksi massa dan kericuhan yang timbul kepada DPR, serta refleksi atas kejadian tersebut.
Warisan Antikorupsi yang Tercoreng: Ironi Kasus Dugaan Korupsi Nadiem Makarim
Bagaimana hukum memandang kasus korupsi pengadaan barang oleh pejabat publik? Analisis UU Tipikor & UU Keuangan Negara dalam studi kasus korupsi di sektor...
Rumah Pejabat Dijarah Massa: Bagaimana Pandangan Hukum Pidana?
Membahas hukum penjarahan saat demonstrasi di Indonesia. Apakah tindakan ini dibenarkan? Simak analisisnya menurut Pasal 363 KUHP tentang pencurian.
