Memurnikan Kembali Kedaulatan, Penalaran di Balik Putusan MK tentang Desain Pemilu
Analisis putusan MK yang merombak desain pemilu. Sebuah terapi konstitusional untuk memurnikan kedaulatan rakyat dari patologi sistemik.
Hasil pencarian opini
Filter
Reset
Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara? Ancaman Baru Pemberantasan Korupsi Pasca UU No. 1 Tahun 2025
Opini ini mengkritisi revisi UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, khususnya Pasal 4B yang memisahkan kekayaan BUMN dari keuangan negara.
Koperasi Desa Merah Putih: Jebakan Hukum atau Terobosan Ekonomi?
Artikel ini membahas tentang pro kontra terkait progam prabowo gibran tentang koperasi desa merah putih
Jika Tom Lembong Dipidana, Siapa Lagi Berani Jadi Pejabat?
Sebuah analisis hukum pidana yang tajam mengenai tuduhan korupsi terhadap Tom Lembong. Tulisan ini membedah tuntas mengapa diskresi kebijakan seorang pejab...
Personalisasi Kekuasaan: Jebakan di Balik Komunikasi "Merakyat" Pejabat Publik
Mengapa klaim "saya membangun" oleh pejabat publik berbahaya bagi sistem negara? Pahami risiko kaburnya tanggung jawab institusional dari sudut pandang Huk...
Pendidikan Gratis Tak Hanya di Sekolah Negeri: Mengupas Putusan MK dari Perspektif Keadilan dan Syariah
Membahas mengenai Putusan MK mengenai Pendidikan Dasar Gratis yang ditinjau dari perspektif tujuan hukum dan Masdar Farid
Usulan Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka: Antara Hukum, Politik, dan Etika Demokrasi
Artikel ini membahas wacana pemakzulan Gibran: ujian hukum, politik, dan etika dalam menjaga marwah demokrasi Indonesia.
Justice for Whom? English Dominance as a Barrier to Legal Access
This article explores the dominance of the English language in international legal systems and its implications for global justice.
Podcast Ulasan Artikel: Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu
Yuk ikuti Podcast Ulas Artikel jurnal edisi ke-3 mengenai Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu.
Tentang Kami: Sebuah Perjalanan Menerjemahkan Hukum untuk Indonesia
Kami percaya, pemahaman hukum adalah hak asasi intelektual setiap warga negara.
