Artikel ini membahas sejarah, penerapan, dan kontroversi hukuman mati dari perspektif hukum positif Indonesia serta hukum pidana Islam, mengupas dasar filosofis, sosiologis, dan yuridisnya. Dilengkapi dengan tinjauan pro dan kontra, artikel ini juga mengeksplorasi bagaimana hukuman mati dipertahankan atau ditolak berdasarkan hak asasi manusia dan prinsip syariat.
Opini
Kolom opini adalah ruang bagi para pembaca untuk menyuarakan pendapat dan pemikiran tentang berbagai isu yang relevan dengan kehidupan masyarakat, seperti opini hukum, opini politik, opini ekonomi, dan lain sebagainya.
PPN 12%: Hujan Pungutan di Tengah Himpitan Ekonomi Rakyat
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Bagaimana kebijakan ini memengaruhi daya beli masyarakat, UMKM, dan perekonomian nasional? Simak ulasan lengkap beserta rekomendasi strategis untuk menghadapinya.
TKDN: Pintu Masuk Penjualan Iphone 16 di Tanah Air
Artikel ini membahas tentang TKDN sebagai salah satu pintu masuk penjualan iPhone 16 di Indonesia yang bertujuan memajukan perekonomian nasional
Jaminan Abortus Provocatus Aman Bermutu Bagi Korban Perkosaan Guna Menurunkan Maternal Mortality Rate”
Artikel ini membahas mengenai jaminan Abortus Provocatus yang aman bermutu bagi korban perkosaan untuk supaya menurunkan Maternal Mortality Rate (MMR)
Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS)
Artikel ini meninjau UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 dari kacamata sosiologi hukum dengan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto
Menilik Realita Kekerasan Gender: Tantangan dan Harapan dalam Mengatasi Diskriminasi terhadap Perempuan dan Laki-laki
Artikel ini mengupas realita kekerasan berbasis gender yang mencakup diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki.
Peran AMDAL dalam Perlindungan Lingkungan Hidup: solusi atau cuma formalitas?
AMDAL sebagai solusi atas berbagai ancaman terhadap lingkungan hidup akibat pembangunan, ataukah hanya sebagai formalitas administratif saja?
Regulasi Medical Malpractice dalam Ketentuan Pidana pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2023
Artikel ini untuk menjelaskan mengenai konsep malpractice medis yang sesungguhnya tidak pernah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan
Dilematis: Guru dan Corporal Punishment
Artikel ini membahas tentang perlindungan hukum bagi Guru dan hilangnya Corporal Punishment dalam pendidikan Indonesia
Pilkada Core: Cermin Buram Kualitas Kandidat Pemimpin Daerah
membahas fenomena “Pilkada Core,” yaitu rangkaian momen kontroversial dan lucu dari para calon kepala daerah yang viral di media sosial
Cryptocurrency Sebagai Media Pencucian Uang
Artikel ini membahas pengertian cryptocurrency sebagai sistem keuangan digital yang terdesentralisasi, serta risiko pencucian uang yang memanfaatkan sifat anonim dan kurangnya regulasi dalam crypto. Diuraikan juga tahapan pencucian uang, metode yang digunakan, dan tantangan yang dihadapi otoritas dalam mengatasi praktik ilegal ini.
Rendahnya Kesadaran Hukum di Indonesia
Artikel ini membahas pentingnya kesadaran hukum untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan beradab di Indonesia.
Perlindungan Hukum dan Upaya Pencegahan Penipuan dalam Jual Beli Online
Artikel ini membahas tentang maraknya penipuan dalam jual beli online dan upaya pencegahannya.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Bank
Artikel ini membahas tentang Tindakan pidana korupsi dalam sektor perbankan di Indonesia merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian mendalam, baik dari segi yuridis maupun sosial.
Menilik Ruang Kosong Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Artikel ini membahas keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia, fleksibilitas dalam memilih arbiter, serta tata cara pengajuan koreksi atau keberatan terhadap putusan arbitrase berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Temukan pentingnya aturan lebih lanjut terkait tata cara pengajuan koreksi dan keberatan dalam arbitrase.
Tindakan Serta Tanggungjawab Likuidator Terhadap Likuidasi Pada Perseroan Terbatas
Artikel ini membahas prosedur pembubaran perseroan terbatas (PT) di Indonesia, termasuk dasar hukum, peran likuidator, dan tahapan likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, dijelaskan pula tanggung jawab likuidator dalam menyelesaikan aset perusahaan dan kewajiban yang harus dipenuhi selama proses pembubaran dan likuidasi.
Perlindungan Hukum dan Upaya Preventif Terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual Oleh Tenaga Pendidik
Artikel ini membahas upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual oleh tenaga pendidik, serta strategi pencegahan yang dapat dilakukan oleh orang tua, tenaga kependidikan, aparat penegak hukum, dan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah.
Dinamika Penyelenggaraan PON ( Pekan Olahraga Nasional) Aceh-Sumut 2024
Artikel ini membahas penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh dan Sumatera Utara pada tahun 2024.
Advokasi Hakim: Merekonstruksi Jaminan Keamanan Hakim
Artikel ini membahas tentang Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) yang mengancam keamanan seorang hakim.
