Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
...atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu,” ungkap Hanter Oriko Siregar, Kuasa Hukum Termohon pada sidang yang digelar di Ruang Sidang Panel 3, Selasa (14/05/2024). KPU...
KPK mengungkap uang Rp2,6 miliar terkait dugaan pemerasan pengisian perangkat desa di Pati disimpan dalam karung dan sebagian diikat karet. Sudewo dan tiga kades ditahan.
KPU tolak klaim pengaruh suara NasDem oleh anggota PKS di Sorong dalam sidang Mahkamah Konstitusi.
...ahunan secara benar. Ia harus membaca pedoman pembangunan desa dari Kemendagri, mengikuti sistem informasi desa dari Kemendes, menyesuaikan arahan pendamping desa, memenuhi ekspektasi camat, dan tetap siap ketika dokumennya diperiksa audito...
Bedah tuntas 13 pasal cacat dalam draft Permendagri tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa. Simak analisis hukum selengkapnya di sini!
...dengan mata merah, berjuang mengisi aplikasi laporan yang sering kali mengalami kegagalan sistem. Pada saat yang sama, sebuah jembatan penghubung di dusun terpencil mungkin sedang retak atau saluran irigasi sedang mampet, namun sang pemimpi...
Supremasi sipil bukan sikap anti-TNI, melainkan prinsip negara hukum untuk menjaga profesionalisme militer dan demokrasi konstitusional.
...ebelum tanda tangan kontrak kerja, cek PKWT, PKWTT, upah, lembur, penalti resign, ijazah, data pribadi, THR, BPJS, dan non-kompetisi.
Syarat lowongan kerja seperti batas usia, good looking, tinggi badan, atau status menikah bisa diskriminatif jika tidak relevan dengan pekerjaan.
...lai dari standar penetapan tersangka, bentuk upaya paksa, hak advokat, hak korban, hingga sistem pembuktian dan jenis putusan hakim. Ringkasan singkat perbedaan KUHAP 2025 dan KUHAP 1981 Standar tersangka berubah dari “berdasarkan buk...
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2025 tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi
...i dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia
...Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
...en energi dalam konteks desa terpencil. Definisi ini disusun sebagai draft literasi hukum berbasis kerangka umum peraturan dan praktik, sehingga perlu diverifikasi terhadap sumber primer yang berlaku.
...en energi dalam konteks desa terpencil. Definisi ini disusun sebagai draft literasi hukum berbasis kerangka umum peraturan dan praktik, sehingga perlu diverifikasi terhadap sumber primer yang berlaku.
...en energi dalam konteks desa terpencil. Definisi ini disusun sebagai draft literasi hukum berbasis kerangka umum peraturan dan praktik, sehingga perlu diverifikasi terhadap sumber primer yang berlaku.
