Dari Caveat Emptor ke Caveat Venditor dalam UU PDP RI
Pergeseran dari caveat emptor ke caveat venditor dalam UU PDP RI. Simak dampaknya bagi konsumen, korporasi, dan penegakan hukum data di Indonesia.
Pencarian
“tilang elektronik tidak dibayar apa yang terjadi”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Berita 40
Lihat semua di Berita
Tidak Puas Putusan Hakim? Panduan Lengkap Upaya Hukum Pidana (Banding, Kasasi, PK)
Literasi Hukum - Palu hakim telah diketuk. Suara beratnya menggema di ruang sidang, menandai jatuhnya sebuah putusan. Bagi banyak orang, momen ini adalah akhir dari sebuah drama hukum yang melelahkan....
Jasa Penagihan Hutang: Tips Memilih yang Terbaik
…acara yang menyediakan jasa ini bertugas untuk membantu klien yang memiliki tagihan belum dibayar untuk mendapatkan pembayaran yang tertunda atau tidak dibayar sama sekali. Mereka biasanya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum pe…
Opini 40
Lihat semua di OpiniRumus Korupsi: 3 Kunci Terjadinya Korupsi
Artikel ini membahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas
Demokrasi Pancasila di Persimpangan: Idealita, Realita, dan Masa Depan Indonesia
…-pilar fundamental Demokrasi Pancasila, membandingkannya dengan praktik dan realitas yang terjadi di lapangan, mengidentifikasi tantangan-tantangan signifikan yang dihadapi, serta merenungkan implikasi dari kondisi saat ini bagi masa depan…
Ajaran Mengenai Hukum Alam
Artikel ini membahas mengenai ajaran hukum Alam. Yuk simak penjelasannya.
Editorial 4
Lihat semua di EditorialKasus Nadiem dan Ujian Akal Sehat Hukum Pidana Kita
Sikap Redaksi soal kasus Nadiem Makarim: tuntutan 18 tahun bukan vonis. Antikorupsi harus tegas, tetapi kriminalisasi kebijakan tetap harus ditolak.
PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun
PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.
Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan
…t peristiwa ini jauh lebih serius adalah konteksnya. Menurut keterangan KontraS, serangan terjadi setelah Andrie mengikuti podcast di kantor YLBHI bertajuk “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia.” Fakta ini tidak boleh…
Materi Hukum 40
Lihat semua di Materi HukumPanduan Lengkap Hukum AI untuk Bisnis di Indonesia: Menavigasi Regulasi, Hak Cipta, dan Tanggung Jawab
Literasi Hukum - Pahami aspek hukum AI di Indonesia. Panduan lengkap bagi bisnis membahas regulasi UU PDP, hak cipta, tanggung jawab hukum, dan mitigasi risiko praktis. Dari Fiksi Ilmiah ke Alat St...
Pengertian dan Macam-Macam Alasan Penghapus Pidana
Artikel ini membahas mengenai pengertian dan macam-macam alasan penghapus pidana. Yuk simak penjelasannya di bawah ini!
12 Mitos Hukum yang Dipercaya Banyak Orang — Ini Faktanya
…u bidang yang paling banyak diselimuti mitos. Mulai dari fungsi meterai, hak warga saat ditilang, sampai apa yang terjadi jika menemukan uang di jalan—banyak hal yang dipercaya masyarakat sebagai "fakta hukum" ternyata keliru, separuh…
Peraturan 40
Lihat semua di PeraturanTata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus DIbayar
…hun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus DIbayar
Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya
Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1954 tentang Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Yang Mengatur Tentang Pajak Daerah Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Yang Mengatur Tentang Pajak Daerah Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
Kamus Hukum 36
Lihat semua di Kamus HukumBatal demi hukum
Batal demi hukum Kebatalan yang terjadi berdasarkan undang-undang, berakibat perbuatan hukum yang bersangkutan dianggap tidak pernah terjadi
Buruh Migran
Buruh Migran Seseorang yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu Negara di mana dia bukan menjadi warganegaranya
